MENARAnews, Banda Aceh (Aceh), Badan Arsip dan Perpustakaan Pemerintahan Aceh dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar acara Sosialisasi Peraturan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang dilaksanakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis, (28/07).
Acara ini di buka oleh asisten III Sekretaris Daerah Aceh, Syahrul , SE, M,Si yang mewakili Gubernur. Dalam sambutannya, Syahrul mengatakan Terkait Sistem Kearsipan ini, Pemerintah telah menerbitkan acuan khusus yang tertuang di dalam Undang-Undang ini jauh lebih komprehensif di banding aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan
“Saya ingatkan lagi, bahwa sistem kearsipan dalam Pemerintahan adalah salah satu bentuk dokumentasi dalam rangka melakukan langkah-langkah besar ke depan. Begitu penting sistem ini, sehingga ada pepatah mengatakan ‘Tidak ada sejarah tanpa sumber yang akurat’. Sumber yang dimaksud adalah arsip. Oleh sebab itu, kuasai dengan baik aturan tentang kearsipan ini untuk selanjutnya dapat menjadi pedoman di seluruh lembaga pemerintahan di Aceh”, ujar Syahrul
Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh, Drs. Mustafa mengatakan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk mewujudkan pemahaman dan persepsi yang sama terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, sehingga tingkat keberhasilan maupun tingkat capaian pengelolaan arsip dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintahan di daerah. Sedangkan implementasinya peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional.
Acara ini di hadiri peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari Organisasi Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Aceh, Arsiparis dan Staf Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh. (RF)