MENARAnews, Idi Rayeuk (Aceh) – Sebanyak 1.388 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Aceh Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur resmi dilantik. Seluruh anggota PPS tersebut akan mewakili 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur.
Pengambilan sumpah jabatan anggota PPS dipimpin langsung oleh Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi di Gedung Idi Sport Center (ISC), Kecamatan Idi Rayeuk, Rabu (20/07/2016). Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten I Kab. Aceh Timur Drs. Zahri, Wakil Ketua KIP Aceh Basri M. Sani, Sekretaris KIP Aceh Timur M. Yunus, dan Komisioner KIP Aceh Junaidi.
Dalam sambutannya, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi berharap kepada anggota PPS yang baru dilantik dapat bekerja secara maksimal sehingga Pilkada Aceh Timur 2017 berjalan lebih baik dari Pilkada-Pilkada sebelumnya.
“Sebagai ujung tombak penyelenggara Pilkada, anggota PPS diharapkan dapat bekerja maksimal untuk mewujudkan Pilkada yang berlangsung secara aman, damai, dan berkualitas di Kabupaten Aceh Timur,” ungkapnya.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di seluruh Provinsi Aceh akan terus menjadi sorotan bagi dunia luar, sehingga anggota PPS dituntut untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan aspek akuntabilitas.
“Pelaksanaan Pilkada di Aceh akan terus disorot oleh seluruh pihak, baik dalam skala nasional maupun internasional. Anggota PPS harus profesional, jangan terlibat atau mendukung salah satu calon. Aspek akuntabilitas perlu dikedepankan karena segala keputusan yang kita keluarkan dapat digugat oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu dalam wawancaranya dengan Menaranews, Sekretaris KIP Aceh Timur mengatakan bahwa masih terdapat kekurangan sebanyak 151 orang anggota PPS yang belum dilantik. Hal tersebut disebabkan kurangnya SDM yang memenuhi kriteria maupun ada beberapa peserta yang tidak datang pada saat seleksi.
“Anggota PPS yang dibutuhkan adalah sebanyak 1.539 orang. Banyak peserta seleksi anggota PPS yang tidak lolos karena tidak memenuhi kriteria. Nanti akan dilakukan perekrutan susulan oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan,” jelasnya.
Terkait adanya dugaan keuchik desa yang terdaftar sebagai anggota PPS, pihaknya berharap peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan agar dapat segera dilakukan penggantian.
“Segera laporkan kepada kami disertai dengan bukti tertulis jika ditemukan keuchik yang menjadi anggota PPS,” tutupnya. (AB)