MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Sejumlah massa dari beberapa organisasi kembali menggeruduk gedung DPRD Sumsel. Aksi yang mereka sebut Gerakan Tani Sumsel Menggugat PTPN dan Janji Jokowi perindustrian tanah 9 juta hektare akhirnya ditemui anggota DPRD Sumsel.
Dalam orasinya, koordinator aksi Dedek Chaniago mengungkapkan, sebagai Negara yang kehidupan rakyatnya terbesar bersumber dari pertanian, maka sudah selayaknya bila kebijakan Negara memprioritaskan kepada kepentingan rakyat yang jumlahnya terbesar tersebut.
Menurutnya, PTPN VII adalah perusahaan Negara yang didirikan pada tahun 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 yang merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X (Persero) di Lampung dan Sumsel yang bernaung di dalam BUMN dengan tujuan salah satunya untuk pemenuhan hajat orang banyak.
”Kami menuntut agar kasus agraria antara masyarakat Kabupaten Muara Enim Desa Pagar Dewa dan Kabupaten Ogan Ilir Desa Betung, Rengas, Lubuk Bandung, Sribandung, Srikembang dengan pihak PTPN VII segera diselesaikan,” ucapnya.(28/7).
Namun sekarang, lanjut Dedek, PTPN VII berubah fungsi menjadi ibarat sebuah monster yang menakutkan, dimulai di Sumsel pada tahun 1983 umumnya Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir, zaman otoriter rezim Soeharto lebih mendahulukan kepentingan modal untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.
”Kembalikan lahan masyarakat yang telah dirampas PTPN VII. Stop kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi dalam peneyelesaian konflik yang selalu masyarakat jadi korban. Serta kami meminta agar selesaikan konflik lahan yang melibatkan perempuan dan menggunakan pendekatan sensitif dan responsif gender. Rekomendasi dukungan eksekutif Provinsi dan Kabupaten serta Legislatif Provinsi dan Kabupaten dalam peneyelesaian mengembalikan lahan masyarakat yang telah dirampas oleh PTPN VII. Stop perpanjangan HGU PTPN VII atau memperbaharui HGU PTPN VII di lahan yang masih berkonflik serta jalankan dan wujudkan reforma agraria di Sumsel dengan perindustrian lahan sesuai dengan janji Nawacita Jokowi “ tutup Dedek.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Sumsel, Arkoni berjanji akan memanggil PTPN VII berikut eksekutif di OI dan Muaraenim untuk mengawal kasus antara para petani dari Kabupaten Muaraenim dan Ogan Ilir yang bersengketa agraria dengan PTPN VII.
“Sudah benar jalurnya mengadu ke DPRD ini. Kalau saya lihat seperti yang disampaikan dalam orasi tadi, kasus ini sudah terjadi sejak lama sampai memakan korban jiwa. Kami hargai menuntut hak adalah kewajiban. Tapi semua ada prosesnya,” kata dia di hadapan para pendemo.
Politisi Partai Hanura tersebut menambahkan, kedatangannya menyambut aksi para petani merupakan utusan dari Pimpinan DPRD.
“Aspirasi ini akan saya sampaikan, kebetulan Komisi II yang memang membidangi masalah pertanian,” ujar dia.
Menurutnya, pihaknya selaku legislatif tidak dapat memutuskan. Namun pihaknya berjanji akan menyelesaikan kasus agraria antara petani dan perusahaan perkebunan dengan memanggil pihak eksekutif dari kabupaten OI dan Muaraenim.
“Kami bukan pengambil keputusan, tapi sebagai fasilitator kami akan panggil PTPN VII, Eksekutif di OI termasuk juga Muaraenim. Masalah ini sudah lama, tinggal kemauan saja untuk menuntaskanya,” tutup Arkoni, seraya menuturkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BPN terkait persoalan Hak Guna Usah PTPN VII tersebut. (AD)