MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), United Nations Development Programe (UNDP) memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepada perwakilan desa yang tersebar di lima kabupaten/kota se Kalteng.
National Project Manager UNDP REDD+, Heracles Lang mengatakan ada sekitar 490 peserta yang mengikuti Diklat Pengendalian Karhutla Gambut Bagi Kader Penggerakan Masyarakat Kalteng. Peserta berasal dari 49 desa di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya.
“Kegiatan Diklat Kader ini merupakan yang keempat dan terakhir diadakan, dimana sebelumnya UNDP juga melaksanakan Diklat di Provinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat dengan total desa yang diikutkan sebanyak 79 desa,” jelas Heracles Lang saat menghadiri kegiatan di Hotel Luwansa Kota Palangka Raya.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan sejak 26-30 Juli 2016 tersebut, peserta tidak hanya diberikan pembekalan terhadap penanganan Karhutla saja, akan tetapi setiap perwakilan desa juga diberikan perlengkapan untuk memadamkan api kecil.
Dia menyampaikan kembali, sejumlah peserta yang ada, beberapa diantaranya sudah pernah mengikuti kegitan Diklat yang dilaksanakan pada tahun 2012 lalu, sehingga kegiatan tahun 2016 ini, hanya meneruskan kegiatan pada tahun lalu.
“Inti kegiatan ini tentang pemahaman kepada peserta bagaimana mengendalikan pada awal kejadian kebakaran hutan dan lahan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalteng, Mursid Marsono dalam sambutannya menyampaikan hanya dalam waktu tiga bulan di tahun 2015 seluas 400.000 Ha lahan lebih lahan terbakar serta 70 persen diantaranya adalah lahan gambut.
“Kabupaten yang memiliki lahan gambut cukup luas berada di 5 Kabupaten, yakni Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Katingan dan Palangka Raya. Penanganan Karhutla di Tahun 2015 memang kita anggap gagal, dan tahun ini kita lebih fokuskan kepada pencegahan,” jelas Mursid menambahkan.
Dia mengharapkan, peserta yang sudah mengikuti Diklat dapat menjadi ujung tombak pada tingkat pencegahan penanganan kebakaran hutan dan lahan di masing-masing kabupaten/kota, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan bahayanya kabut asap akibat kebakaran hutan atau lahan.
“Rencananya awal Agustus 2016 semua posko di masing-masing kabupaten sudah beroperasi serta personil yang sudah ditunjuk dilengkapi dengan alat komunikasi. Untuk sementara pembentukan posko di tiap kecamatan masih belum ada, yang ada baru kabupaten/kota masing-masing satu posko,” jelasnya kembali.
Sementara terkait penanganan Hukum, hingga saat ini, Binopsnal Polda Kalteng, AKBP.Meidianson menyampaikan kepada seluruh peserta Diklat yang hadir bahwa Polda Kalteng telah menangani 7 perkara Karhutla dengan luasan 3.016 Ha di tahun 2016.
Namun ketika dikonfirmasi kembali hal tersebut oleh awak media dirinya meralat, lahan terbakar pada 7 kasus yang ditangani ternyata hanya 3,016 Ha.
“Kita belum tahu persis datanya, karena cuma dikasih data global. Terkait Kabupaten mana saja, saya kurang tau persis,” jelasnya usai diwawancarai usai memberikan sambutan.
Pantauan di lapangan, Kkegiatan Pembukaan Diklat Karhutla yang dilaksanakan UNDP tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalteng, Mursid Marsono, National Project Manager UNDP REDD+, Heracles Lang, Binopsnal Polda Kalteng, AKBP.Meidianson, Kabid Peyelenggaraan Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nata Suwarya serta Instansi terkait. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.