MENARAnews, Muara Enim (Sumsel) – Perampasan Tanah (konflik agraria & SDA) dan penipuan yang dilakukan PTPN VII Beringin dari tahun 1983 – sekarang kepada masyarakat Desa Sumber Mulya dan Pagar Dewa, di Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim dengan lahan berkonflik seluas 1.414 hektar telah berkali-kali memakan korban kriminalisasi.
Hal tersebut disampaikan pada Konferensi Pers yang digelar oleh SDA Watch bekerjasama dengan SHI Sumsel, MHI Sumsel, PIJAR, RepDem Sumsel, dan Kantor Hukum FDR di Sekretariat SDA Watch, Jln. Letnan Hadin Kamboja, Palembang pada Jumat (17/6).
Konflik bermula ketika PTPN VII Beringin masuk ke Desa Pagar Dewa dan Sumber Mulya tahun 1983, memaksa petani menyerahkan tanahnya dengan berbagai cara.
Pernyataan Arsah bin Serah yang menjabat penasehat/tokoh masyarakat Persatuan Masyarakat Pribumi Lubai yang juga adalah korban dari kebrutalan PTPN VII Beringin yakni, tahun 1974 masyarakat Desa Sumber Mulya dan Pagar Dewa hidup tentram dengan bertanam sayur-sayuran, bersawah padi dan berkebun ubi.
Lahan yang secara turun menurun sampai beberapa generasi betul-betul dimanfaati oleh masyarakat guna menghidupi anak beserta istri dan keluarga.
Bukti sejarah bahwa masyarakat pernah menggarap lahan tersebut secara turun temurun yakni ada tanaman lain selain tanaman perusahaan yang ditanam masyarakat, terdapat makam leluhur di tengah kebun perusahaan, masih adanya pemukiman warga di dalam areal perkebunan.
Namun semenjak perusahaan masuk dengan iming-iming janji dan intimidasi, kemiskinan terjadi di desa setempat, karena lahan yang dimiliki kini habis dan tak cukup untuk menghidupi anak-anak beserta istri. Bahkan rumah dan lahan 2 hektar yang diberikan oleh perusahaan harus diangsur sampai dengan 7 tahun ketika setiap panen karet lewat program plasmanya. Dan yang mendapat program itu hanya 200 kk dari 700 kk desa Sumber Mulya dan Pagar Dewa.
Rismaludin Pimpinan Petani Desa Pagar Dewa memimpin masyarakat untuk melawan dan mengambil tanahnya kembali. tahun 2000, ketika pemerintahan rezim Orde Baru tumbang. Masyarakat mendatangi Kades, Camat, Bupati dan langsung ke PTPN VII Beringin, tapi tidak ada juga tanggapan, hanya secarik kertas surat dari Bupati Muara Enim dengan No: 593/2097/I/2000 tentang permasalah lahan agar segera diselesaikan.
Namun pihak perusahaan tak juga mau menyelesaikan persoalan itu, akhirnya tahun 2003 masyarakat melapor ke lembaga Ombusman Nasional, BPN RI, tapi hanya balas-berbalas surat dan tidak ada tindak lanjut penyelesaiaan konkret.
Tanggal 9 Agustus 2006, masyarakat Desa Pagar Dewa dan Sumber Mulya mengirim kembali surat kepada Bupati Muara Enim perihal kebohongan pihak perusahaan PTPN VII Beringin yang tak juga menepati janjinya soal plasma dan bantuan yang lainnya seperti surat yang terlampir, tapi tetap juga tidak ada realisasinya.
Melihat persoalan tidak juga dituntaskan, maka tahun 2012, masyarakat Desa Sumber Mulya dan Pagar Dewa dipimpin Rismaludin memutuskan untuk Aksi Reklaiming di lokasi Perkebunan PTPN VII Beringin Afdiling III dan V. Dan akhirnya 2 orang masyarakat dikriminalisasi dan dijebloskan penjara selama 2 tahun.
Sesampai habis masa tahanan, tahun 2015 mereka turun lagi ke lahan, lagi Rismaludin dijebloskan ke penjara, dengan tuduhan pengancaman, padahal faktanya Rismaludinlah yang dikeroyok oleh pihak preman dan karyawan PTPN VII Beringin. Akhirnya Rismaludin dihukum oleh penjara 1 tahun.
Tahun 2016 selesai masa hukuman, ketika keluar dari Lapas, hari itu juga Rismaludin dijemput lagi dan dijebloskan di penjara Polres Muara Enim dengan tuduhan percobaan pencurian. Namun pada bulan April, melalui pendamping hukum FDR, Rismaludin berhasil mendapatkan penagguhan penahanan. Sampai sekarangpun, konflik belum terselesaikan.‎ (AD)
{loadposition media-right}