MENARAnews, Jambi – Perekrutan tingkat ad hoc, baik penyelenggara maupun pengawasan Pilkada 2017 saat ini tengah berjalan di tiga daerah, yakni Muarojambi, Sarolangun, dan Tebo. Perekrutan PPK, PPS, dan Panwascam, ini merupakan penyelenggara dan pengawasan di tingkat Kecamatan dan Desa yang sangat rawan terindikasi titipan. Hal ini diakui Pengamat Politik Jambi, Muhammad farisi, Rabu (29/6/16) kemarin.
“Cukup rawan di perekrutan ad hoc ini, harus tidak ada kata titipan,” ucapnya.
Baginya Dosen Fisipol Unja ini, perekrutan di tingkat Kecamatan dan Desa sangat minim mencari calon peserta yang berkompeten, sehingga sangat terbatas untuk menyeleksi calon yang tepat.
“Berdasarkan hasil dialog dan diskusi, perekrutan ad hoc itu banyak yang indikasinya sudah masuk partai tertentu. Itu kan tidak boleh. Minimnya yang benar-benar kompeten, terus siapa lagi yang dipilih?, itu istilahnya,” jelasnya, sembari tersenyum.
Sehingga dengan kondisi ini, dirinya memandang perlu adanya kecermatan dalam proses perekrutan. Dengan tidak masuknya kader partai ataupun tim sukses calon. Sehingga mendapatkan anggota ad hoc yang memang fresh.
“Yang penting jujur. Masalah teknik bisa di Bintek,” ucapnya.
Selain itu, Farisi juga meminta agar pelaksanaan perekrutan harus tetap sesuai dengan panduan dan mekanisme yang ada, baik di PKPU maupaun Perbawaslu.
“Perekrutan memang harus sesuai aturan,” terangnya.
Tetapi baginya, tingkat ad hoc yang merupakan ujung tombak juga bisa terindikasi terjadinya money politik sehingga perlu adanya kejelian perekrutan.
“Kalau tidak jeli perekrutannya, ya bakal susah. Merekanya hanya bersifat ad hoc dan dikontrak hanya beberapa bulan saja, sehingga rawan sogokan,” akuinya. (gwa)
{loadposition media-right}