MENARAnews, Jayapura (Papua) – Ratusan Aktivis dan Simpatisan Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) menggelar aksi demo dami di Abepura terkait penolakan tim pencari fakta pelanggaran Ham dari Indonesia dan meminta Tim pencari fakta pelanggaran Ham dari Pasifik Island Forum (PIF). Massa juga menolak kunjungan kenkopolhukan, Luhut Binsar Panjaitan ke Papua.
“Kami rakyat Papua dengan tegas menolak tim penanganan fakta pelanggaran Ham di Papua buatan Jakarta, kami rakyat Papua mendukung penuh tim pencari fakta pelanggaran Ham di tanah Papua dari Pasifik Island Forum (PIF) serta menolak kunjungan Menkopolhukan, Luhut Binsar Panjaitan ke Papua, kata Bazoka logo, Jubir KNPB di Abepura Kota Jayapura, Rabu (15/6/2016).
Dikatakan, Kami melakukan aksi demo damai ini karena masih adanya kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi di tanah Papua oleh sebab itu kami menginginkan pihak ketiga untuk datang menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua. Perlu kami sampaikan bahwa maraknya kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua membuat kami, bangsa Papua menyatakan ingin lepas dari penjajahan kolonial Indonesia.
“Selama saya hidup di Papua belum ada pelanggaran HAM di Papua terselesaikan, Komnas HAM telah gagal bekerja di Papua. Penyelesaian Papua adalah kewajiban kita dengan cara penentuan nasib sendiri tidak ada cara lain,”katanya.
Lebih lanjut dikatakan, Kami menghimbau kepada aparat keamanan untuk memberikan kami ruang untuk menuju ke DPRP kerena di DPRP tempat untuk menyampaikan aspirasi.
“Hari ini kami mau ke kantor DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi kami, tapi karena dihadang oleh aparat kepolisian, Sehingga, kami menggelar aksi di jalan-jalan,”tuturnya.
Kami KNPB meminta maaf karena telah mengganggu aktifitas masyarakat, tapi kami berdiri disini karena terpaksa karena tidak diijinkan untuk menyuarakan aspirasi ditempat yang seharusnya. Kami berjuang untuk kemanusiaan bukan karena hal lain.
Yakoba Lokbere, SE, SH, M.KP, Ketua Komisi V DPRP mengatakan, Kami datang kesini karena ada perintah dari Ketua DPRP. Kami juga menyesalkan atas apa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia karena tidak memberikan ijin menyampaikan aspirasi di DPRP.
“Tolong pihak Kepolisian agar nantinya bisa memfasilitasi mereka ke Kantor DPRP untuk menyalurkan aspirasi di Kantor DPRP kami hanya bertugas menerima agar semua aman,” katanya. (Surya).
{loadposition media-right}