MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Pemprov Sumsel menuntut semua instansi pelayanan publik agar memberikan pelayanan cepat dan nyaman khususnya pada Bulan Ramadan ini. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Sumsel, Mukti Sulaiman saat Deklarasi Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Ballroom Hotel Arista, Sabtu (4/6).
Hadir pada kesempatan tersebut perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumsel dan beberapa instansi seperti PT PLN WS2JB, Kepolisian, PT Angkasa Pura, PT KAI, PT Pelabuhan Indonesia dan Imigrasi. Menurut Mukti, menjelang bulan puasa tentunya kebutuhan masyarakat meningkat. Dalam hal ini Pemerintah berusaha menghindarkan masyarakat kepada oknum-oknum tidak jelas untuk memanfaatkan situasi tersebut yang seringkali menyusahkan.
Seperti kebutuhan pokok yang tiba-tiba meningkat, tiket transportasi menjelang mudik lebaran tiba-tiba habis seketika, dan sebagainya, maka tindak pengawasan dan pengamanan instansi terkait sangat sekali dibutuhkan.
“Kenyamanan masyarakat diutamakan. Bayangkan jika tidak diawasi, kualitas produksi akan turun. Intensitas kegiatan masyarakat di bulan puasa pasti meningkat, seperti kegiatan belanja serta lalu lintas peribadatan,” terang Mukti.
Mukti berharap, kepada instansi pelayanan terkait bisa memudahkan aktivitas konsumen di bulan puasa. Contohnya, PT Angkasa Pura dan PT KAI harus tingkatan pelayanan kenyamanan penumpang. Kemudian, PT PLN harus mengusahakan jangan mematikan lampu pada malam hari.
“YLKI juga harus melakukan pengawasan barang-barang dagangan dipasar, melihat kualitas produk tersebut kadaluarsa atau belum. Oleh sebab itu, deklarasi ini menandakan YLKI bersama instansi terkait bertekad meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa itu dapat berjalan dengan nyaman,” paparnya.
Mukti menambahkan, bahwa untuk kebutuhan pokok seperti gula, beras, terigu, tepung dan barang lainnya diperkirakan cukup 11 bulan untuk bisa mencukupi masyarakat, maka sebenarnya pelonjakan harga itu bisa diatasi.
“Saya sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah memutuskan kalau ada kenaikan harga yang signifikan, maka akan segera melakukan berbagai upaya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua YLKI Sumsel, Taufik Husni mengatakan, bahwa pentingnya pendeklarasian ini terlebih lagi menjelang bulan puasa dan Idul Fitri, karena masih banyak minimnya pengetahuan baik pelaku usaha maupun konsumen terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Konsumen selalu menghadapi permasalahan harga yang tak terkendali ketika bulan puasa. Contohnya, penjualan harga bahan pokok yang tiba-tiba tinggi dan tidak wajar, pihaknya berusaha menekan agar hal itu tak terjadi.
Pemerintah menghendaki bahwa pasokan daging bisa normal dengan diangka Rp 80 ribu harus tercapai dalam rangka bulan Ramadan ini, tapi kenyataan dipasar tidak semudah yang dikehendaki.
“Dari itu perlu sinergitas dari seluruh instansi terkait dan juga dukungan masyarakat. Nah untuk dapat mengendalikan harga komoditas pangan ini, agar dilapangan tidak sampai terjadi peningkatan lebih tinggi,” ungkap Taufik.
Hal yang sama juga diungkapkan General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Iskandar Hamid. Menurut dia, saat ini pihaknya sudah mempersipakan diri untuk lebih memanjakan komsumen pengguna transportasi udara. Yakni dengan melakukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan. Seperti pihak maskapai dan mitra lainnya, untuk dapat mengawal lonjakan penumpang pada bulan puasa dan Idul Fitri.
“Kami akan membuka posko terbuka mulai 24 Juni sampai 17 Juli 2016. Kami mempersiapkannya mulai dari penerbangan awal sampai dengan akhir, atau juga ada extra flight dan juga penambahan jam operasi. Sementara jumlah penerbangan saat ini untuk airlines masih memanfaatkan kursi penerbangan yang tersedia untuk menampung kapasitas penumpang. Belum ada penambahan, kami belum ada kontak informasi dari airlines untuk penambahan kapasitas penerbangan,” papar Iskandar. (AD)
{loadposition media-right}