MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) menggalakkan seminar bertema “Masa Depan Petani dan Perkebunan Kelapa Indonesia” di Hotel Azza Palembang untuk merespon adanya larangan ekspor terhadap kelapa butir oleh pemerintah, Sabtu (25/6).
Seminar menghadirkan pembicara dari Asian Pasific Coconut Comunity, Alit Pirmansyah dan Sabahat Kelapa Indonesia, Mawardi M. Sipala.
Ketua Perpekindo, Muhaimin Taloh dalam sambutannya menjelaskan bahwa kondisi petani kelapa Indonesia terancam dengan adanya wacana pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor kelapa butir.
“Perusahaan-perusahaan nasional mengalami kekurangan bahan baku kelapa, maka dilakukan pelarangan ekspor kelapa,” ungkap Muhaimin.
Menurutnya, pelarangan ekspor akan merugikan petani kelapa karena dipastikan harga kelapa butir akan turun. Selain itu, perusahaan dalam negeri juga tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi kelapa dalam negeri yang melimpah.
“Untuk diketahui bahwa lahan produksi kelapa Indonesia merupakan lahan pertanian kelapa terbesar di dunia. Indonesia memiliki lahan seluan 21% lahan pertanian kelapa yang ada di dunia,” terangnya.
Ancaman kerugian petani kelapa Indonesia ini diakui oleh petani kelapa Sumsel, Daryoni.
“Masa depan petani akan hilang jika ada pelarangan ekspor kelapa. Jika penjualan dihadang, ibaratnya harapan petani telah habis.” tutur Daryoni.
Hal ini juga dibenarkan oleh peserta lainya, Putu yang menjelaskan bahwa penjualan kelapa butir melalui ekpor telah meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ekspor membantu petani karena dijual dengan harga diatas Rp 2.000. Sementara jika dijual ke pabrik dalam negeri hanya berkisar Rp 700,” ungkap Putu.
Harga jual ekspor kelapa butir telah mampu mensejahterakan petani Indonesia, khususnya di Sumsel. Namun jika dijual dengan harga berkisar Rp 700 rupiah per butir, dipastikan perkebunan kelapa Indonesia akan mati.
Sementara Ketua KPW PRD Sumsel, Jaimarta mengungkapkan adanya sentimen nasionalisme terhadap pelarangan ekspor kelapa.
“Ini sesuatu yang di luar akal petani kecil. Ada skema besar dalam konteks mematikan petani-petani kelapa, diskriminasi terhadap minyak kelapa indonesia,” ujarnya.
Menurut Jaimarta, diperlukan tindakan besar terhadap pelarangan ekspor dengan menunjukkan pada pemerintah bahwa ada petani yang tertekan akibat pelarangan ekspor.
Untuk mengatasi permasalahan petani kelapa, anggota DPRD Banyuasin, Arisa Lahari berjani akan mengupayakan agar pelarangan tersebut tidak terjadi. Suara petani kelapa akan diteruskan kepada DPRD Susmel maupun DPR RI.
“Saya akan suarakan di DPRD dan DPR RI. Pelarangan membebani para petani, petani menanam tanpa ada bantuan pemerintah, dari nebang, nanam hingga bikin parit.” jelas Lahari. (AZ)
{loadposition media-right}