spot_img

Pemprov Usulkan Anggaran 1,7 Triliun ke DPD RI

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia akan melakukan proses verifikasi terlebih dahulu terkait usulan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,7 Triliun. Usulan itu disampaikan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalteng dalam kegiatan pertemuan antara DPD RI dengan Pemerintah Daerah Jum’at (17/06/2016) di Aula Eka Hapakat Kota Palangka Raya.

Menanggapi usulan Anggaran DAK tahun 2017 yang disampaikan secara langsung, Ketua Senator Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood menyampaikan usulan anggaran baru diterima sehingga akan dipelajari terlebih dahulu.

“Prinsipnya kami menerima, terus terang saja karena baru kami dapat dan belum dipelajari. Tapi prosesnya nanti di verifikasi di DPD, dan dibagi perbidang misalnya usulan pendidikan dan kesehatan di komite saya,” ujar Hardi diwawancarai MENARAnews.

Usulan yang disampaikan tadi akan dibagi ke masing-masing komite untuk di verifikasi dan ditanyakan kembali kepada Pemerintah Daerah. Disamping itu, lanjutnya DPD RI juga akan melihat skala prioritas yang diusulkan, setelah itu akan diserahkan hasilnya nanti kepada Kementerian Keuangan.

Tentunya, tambahnya lagi, usulan yang sudah diverefikasi ini juga akan disampaikan kepada Meteri-Menteri terkait, semisal Infrastruktur ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kelistrikan ke Menteri ESDM dan lain sebagainya.

“Memang secara akumulatif akan dikerjakan oleh Anggota DPD RI Perwakilan Daerah Provinsi Kalteng. Namun jika secara teknisnya akan ditangani per komite. Tentu saja usulan ini kita perjuangkan dan kita akan akumulasikan dana DAK yang diusulkan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalteng, Herson Aden berharap agar anggaran yang diajukan kepada Pemerintah Pusat khusus DAK Provinsi Kalteng desetujui sesuai dengan permohonan yang disampaikan.

“Kita berharap agar usulan kita diakomodir dan disetujui semua. Ada tiga yang kita proioritaskan pembangunan di tahun 2017, seperti pembangunan infrastruktur dan kondisi kelilistrikan, karena kita masih memerlukan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat,” jelas Herson diwawancarai.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalteng, Leonard S.Ampung menyampaikan hal senada, pihaknya berharap agar Pemerintah Pusat menyetujui anggaran DAK yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalteng.

” Kita berharap jangan turun nilainya dari pada anggaran yang diusulkan, kalau perlu lebih dari pada itu. Pajang jalan yang kita ditangani sepanjang 1.100 Km, tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit, idealnya Rp.300 T,” Ujar Leonard.

Dia juga menyampaikan, untuk alokasi anggaran Dana APBD Kalteng tahun 2016, mencapai Rp.700 Miliar, dan usulan infrastruktur alokasi DAK sebesar Rp.400 Miliar bahkan katanya kembali, anggaran yang ada akan dipangkas sebesar Rp.400 Miliar.

Berdasarkan hasil pantauan MENARANews  DPD RI yang menghadiri pertemuan antara lain H.Irman Gusman senator Provinsi Sumatra Utara dan Farouk Muhammd serta senator dari Provinsi dan Kabupaten/Kota lain. Tiga senator Perwakilan Kalteng seperti Rugas Binti, Muhammad Mawardi dan Hj.Permana Sari justru tidak hadir dalam kegiatan tersebut dan hanya diwakilkan Muhammad Rakhman. (Arliandie)

Editor : Raudhatul N.

{loadposition media-right}

 

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles