MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Dalam meningkatkan pelayanan mutu yang baik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menyambut baik terselenggaranya Rapat Smester I Forum kemitraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Sumsel.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Sumsel H Mukti Sulaiman bersama Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional III Dr. Fachrurrazi di Ruang Setda Pemprov Sumsel, Kamis (16/6).
Menurut Mukti Sulaiman, digelarnya rapat forum kemitraan ini, karena pelayanan BPJS khususnya di Sumsel sangat diperlukan, apalagi ditunjang dengan pelayanan-pelayanan yang memuaskan bagi peserta BPJS itu sendiri.
Dikatakannya, sesuai dengan peraturan perundangan bahwa maksimal dalam kurun 2 tahun iuran program jaminan kesehatan dievaluasi dan pembahasan Peraturan Presiden RI ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014, lintas Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan BPJS Kesehatan serta stakeholder terkait lainya.
“Maka itu untuk menjaga keberlangsungan program agar dapat dilakukan, cara salah satunya mungkin dengan mengurangi manfaat, menyesuaikan iuran dan mengalokasihkan dana tambahan dari APBN,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional III Fachrurrzi menambahkan, Forum Kemitraan Provinsi Sumsel Smester I Tahun 2016 ini untuk dapat mensosialisasikan penataan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan berbasis kompetensi bagi peserta jaminan kesehatan kepada internal maupun pihak eksternal yaitu peserta, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan.
Dijelaskan Fachrurrozi, agenda dan prioritas BPJS smester I tahun 2016 diantaranya adalah pelaksanaan KBKP dan persiapan tahun 2017, review dan tindak lanjut survei kepuasan pelayanan JKN tahun 2015, target perluasan Faskes tahun 2016 jumlah progres penambahan Faskes (Fasilitas Kesehatan) tahun 2016 untuk ketersediaan tempat tidur,dan penataan rujukan berjenjang berbasis kompetensi.
“Maka itulah dengan adanya BPJS saat ini banyak sekali manfaat yang diterima masyarakat terkait penyesuaian besaran iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU). Seperti, salah satunya dapat dilakukan peningkatan dan rasionalisasi tarif, sehingga akan berdampak secara langsung terhadap kualitas layanan untuk masyarakat,’”pungkasnya.(AD)
{loadposition media-right}