MENARAnews, Ambon (Maluku) – Tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum, disinyalir dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 48 dan ABK, KM Sabuk Nusantara 43 terhadap para penumpang yang berasal dari Masyarakat Maluku Barat Daya (MBD).
Demikian disampaikan oleh Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partisipasi Kristen Indonesia (PARKINDO) Maluku, Steve Palyama kepada menaranews, rabu (1/6) di Ambon. Saya mengutuk keras apa yang dilakukan oleh para ABK Kapal Sabuk Nusantara ini, Hal ini terkait penjualan tiket Ilegal di Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 43 dan KM Sabuk Nusantara 48, yang dilakukan oleh para ABK, KM Sabuk Nusantara 48 dan 43.
“Penjualan tiket Ilegal ini dilakukan dengan berbagai dalih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. “Para ABK KM Sabuk Nusantara 43 dan 48 beralasan bahwa tiket tidak tersedia bagi penumpang yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perjalanan dinas,” cetusnya
“Berdasarkan data yang berhasil saya himpun bahwa untuk kalangan Masyarakat, biasanya pihak kapal dalam hal ini oleh Anak Buah Kapal (ABK) melakukan penagihan tiket dengan menggunakan kwitansi, serta menetapkan harga tiket yang berfariasi sesuai dengan kehendak mereka sendiri,” terangnya
Mereka tidak memberikan tiket resmi dari PELNI kepada kami, akan tetapi mereka melakukan penagihan kepada kami dengan memberikan kwitansi, yang sama sekali tidak resmi dan juga harganya ditetapkan sesuka hati menurut maunya sang ABK ada yang Enam Puluh Ribu, ada yang Sembilan Puluh Ribu, dan lainnya” demikian penjelasan salah seorang Korban kepada saya. Ditambahkannya, biasanya tiket PELNI tidak diberikan kepada penumpang sejak kapal KM Sabuk Nusantara 48 bertolak dari pelabuhan Damer – Romang – Kisar – Leti – Moa – Lakor – Luang – Sermata – Tepa dan seterusnya. sedangkan ketika kapal itu berangkat dari Ambon, kami menerima Tiket Resmi dari PELNI.
“Kami merasa ini adalah tindakan penipuan dan mesti ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian, sebab biasanya tiket yang berbukti kwitansi akan ditarik kembali oleh para ABK, ketika para penumpang telah sampai kepada Pelabuhan yang dituju, sehingga secara tidak langsung hal ini adalah penipuan terhadap para penumpang, kepada semua pihak terkait agar hal ini segera dapat ditindak lanjuti dan tindak tegas, sehingga bila perlu ada efek jerah dan jangan kemudian masyarakat menjadi korban, ” Ungkapnya
Kepolisian dan Pihak Pemerintah Daerah Baik Provinsi dan Kabupaten MBD mesti mengambil sikap dan jangan diam, bila perlu tindak pihak PELNI jika ternyata ada oknum pejabat PELNI yang turut terlibat dalam memelihara tindakan pungli ini. sebab saya menilai hal ini tidak mungkin bisa berlangsung lama dan terus menerus terulang, jika tidak ada bekingan orang dalam tubuh PNLI” tegas Palyama. (RM)