MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalteng menargetkan Oktober 2016 nanti wilayah Kalteng akan memiliki daya listrik sebesar 275 Mega Watt (MW). Sementara beban daya listrik saat ini hanya sebesar 200 MW. Dengan kata lain, Kalteng akan mengalami Surplus Listrik.
Kepala Dinas Pertambangan dan Enegri Provinsi Kalteng, Syahril Tarigan melalui Kepala Bidang Kelistrikan dan Pemanfaatan, Tomas Sembiring, menjelaskan, meski daya listrik di Kalteng mengalami surplus namun masih ada permasalahan dalam pendistribusian listrik hingga ke rumah tangga (RT).
“Beroperasinya PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap, red) Kabupaten Pulang Pisau dan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas, red) Bangkanai di bulan Juni atau Agustus 2016 nanti memberikan kontribusi daya sebesar 275 MW. PLTU Pulang Pisau 120 MW dan PLTMG Bangkanai 155 MW tapi belum ada anggaran terkait pembangunan jaringan hingga ke desa,” jelas Tomas diwawancarai MENARAnews Rabu (01/06/2016) di ruang kerjanya.
Dirinya menginformasikan, pembangunan jaringan listrik hingga ke desa membutuhkan dana sekitar Rp.750 Miliar dan pihaknya berencana mengajukan anggaran tersebut ke Pemprov Kalteng tahun 2017.
Dia menambahkan dari target rasio elektrifikasi untuk desa di tahun 2015 masih mencapai 80,3 persen dari target pencapaian 85 persen. Sementrara rasio elektrifikasi untuk Rumah Tangga (RT) tahun 2015 sebesar 70,2 persen dari target elektrifikasi sebesar 75 persen.
Sedangkan untuk desa yang masih belum teraliri listrik sekitar 308 desa dari total 1.567 desa. Sementara, RT yang belum menikmati listrik sekitar 187.230 dari total 629.618 rumah tangga.
“Jika dilihat dari peningkatan data, memang tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan anggaran untuk kelistrikan sendiri masih minim. Tahun 2015 Dinas Pertambangan dan Energi mendapatkan anggaran sebesar Rp.25 Miliar tetapi realisasi anggaran hanya Rp.7 Miliar lebih,” jelasnya menambahkan.
Di sisi lain, dirinya juga menjelaskan kemajuan kelistrikan di masing-masing kabupaten/kota, masih bergantung pada Pemerintah Provinsi terutama masalah pendanaan. Rencana sebelumnya masing-masing pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana sebesar Rp.7 Miliar untuk pembangunan listrik di wilayahnya tapi nyatanya, ujar Tomas, anggaran tersebut masih belum jelas.
“Memang hanya beberapa yang tidak menganggarkan anggaran tersebut (Pembangunan Listrik, red) seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan dan lainya, sedangkan untuk kabupaten yang sudah menganggarkan hanya lima Kabupaten seperti Kabupaten Murung Raya, Lamandau, Gunung Mas, Sukamara dan Kabupaten Seruyan, dan ini lah kondisinya saat ini,” jelasnya mendalam.
Gubernur baru terpilih, ujarnya akan melanjutkan Program Kalteng Tarang dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dan menargetkan rasio desa berliststik sudah mencapai 100 persen.
Dia berharap kedepanya, seluruh pemangku kepentingan baik di provinsi maupun kabupaten/kota bisa berpartisipasi meski saat ini terbentur dengan Peraturan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenanganya semua berada di Provinsi.
“Memang kalau dialihkan semuanya ke Pemerintah Provinsi Kalteng, anggaranya pasti besar, sementara anggaran tahun 2016 hanya Rp.10 Miliar saja, dari anggaran di tahun 2015. Saat ini anggaran tersebut sudah diproses seperti untuk pemasangan jaringan di Kabupaten Barito Utara,” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.
{loadposition media-right}