MENARAnews, Medan (Sumut) – Baru-baru ini Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-usaha Rakyat (Oppuk) bekerjasama dengan Rainforest Action Network (RAN) dan International Labor Rights Forum (ILFR) melakukan investigasi pada pabrik dan perkebunan kelapa sawit milik Indofood yang ada di Serdang Bedagai yang notabene bermitra dengan PepsiCo.
Dari investigasi tersebut, Oppuk menemukan beberapa kejanggalan dimana masih banyak terdapat perempuan dan anak-anak yang dipekerjakan dan diupah sangat murah dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
Disampaikan oleh Direktur Oppuk Herwin Nasution, Indofood telah melanggar hak-hak dasar buruh yang ada di perkebunan miliknya. Banyak buruh harian lepas (BHL) yang jarang sekali mendapat peluang menjadi buruh tetap.
Mendengar hal itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait mengecam segala tindakan yang dilakukan oleh Indofood kepada pekerjanya.
“Indofood harus menjalankan kode etik sesuai ketentuan Deklarasi Perburuhan, menyediakan fasilitas bagi anak, mematuhi seluruh ketentuan hukum nasional dan menjadikan perusahaan miliknya sebagai salah satu perusahaan industri yang ramah anak,” ujar Arist pada diskusi publik di Medan, (9/6/2016).
Sementara itu, laporan Oppuk pada diskusi publik itu dikatakan oleh Herwin Nasution, bahwa seluruh pekerja anak yang mereka temui di lapangan tidak diakui oleh Indofood sebagai bagian pekerja miliknya.
“Indofood tidak mengakui bahwa pekerja anak yang kita lihat bekerja di areal kebun miliknya, sementara kita investigasi hasil sawit yang mereka bawa itu diberikan kepada Indofood, kan ini ada kejanggalan,” ujar Herwin.
“Jelas ini ekspolitasi terhadap anak, karena setiap orang yang bekerja dan hasilnya terkait dengan produksi perusahaan itu, maka itu memiliki hubungan kerja,” balas Arist.
Di tempat yang sama, Koordinator Sawit Watch Jefri Gideon Saragih menilai bahwa masalah buruh di perkebunan sawit bukan hal baru, pasalnya dirinya dan lembaga Sawit Watch banyak melakukan penelitian dibeberapa daerah dan menemukan permasalahan sosial dan hukum yang dilanggar oleh korporasi sawit.
“Masalah buruh ini kan bukan masalah baru, ditambah banyak perusahaan yang melanggar ketentuan luas wilayah konsesi yang diberikan pemerintah. Ada lagi daerah yang lebih dari seperempat wilayahnya sudah jadi kebun sawit tapi kok malah PAD (pendapatan asli daerah) nya sangat rendah,” kata Jefri.
Jefri mengatakan mendorong keseriusan pemerintah untuk merancang peraturan perundang-undangan yang mengikat perusahaan kebun sawit untuk mensejahterahkan buruhnya, mengingat masalah sawit selalu ada konflik. (Ded)
{loadposition media-right}