MENARAnews, Pangkalan Bun (Kalteng) – Kerja keras Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) dalam mengelolah keuangan pemerintahan daerah yang teransparan terbukti setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI setelah di tahun 2015 berhasil meraih opini tersebut.
Raihan opini WTP tersebut berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalteng yang diserahkan secara resmi oleh Anggota VI BPK RI Prof. DR. Bahrullah Akbar MBA CMPM, kepada Bupati Kobar Bambang Purwanto, S.ST, MH., dan Ketua DPRD Kobar Triyanto, SH, MH., di Aula Kantor BPK Perwakilan Kalteng, Palangka Raya pada Senin (13/6/2016).
Bupati Kobar Bambang Purwanto, S.ST, M.H, mengungkapkan rasa syukurnya karena berhasil mempertahankan opini WTP dengan menyebut bahwa prestasi ini merupakan buah kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat.
“Ini adalah hasil kerja keras, cerdas serta ikhlas dari teman-teman semua yang tentunya sangat melelahkan, mengingat kompleksitas dan kerumitan dari proses laporan. Saya sendiri langsung mendampingi dan mengendalikan tim yang bekerja ” Kata Bambang.
Tak lupa dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan berharap agar pencapaian ini dapat menjadi pemicu bagi Pemkab. Kobar agar senatiasa meningkatkan kinerja dalam tata kelola keuangan pemerintahan yang baik.
Acara penyerahan LHP tersebut tidak hanya diberikan kepada Kab. Kobar daja, melainkan juga diberikan pada 5 kabupaten lain yaitu Barito Selatan, Barito Timur, Katingan, Kapuas dan Pulang Pisau.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Kalteng Raden Cornel Syarif mengatakan berdasarkan pasal 31 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, Pemerintah Daerah menyerahkan LKPD kepada BPK guna dilakukan pemeriksaan, selanjutnya diserahkan LHP.
“Pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, dengan memperhatikan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.” Jelasnya. (Rizky)
Editor : Raudhatul N.
{loadposition media-right}