MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Bangkitnya komunisme di Indonesia tidak sekonyong-konyong hadir. Tetapi akibat fasilitasi yang diberikan pemerintah. Bahkan struktur PKI sudah terbentuk hingga ke desa. Hal ini terungkap saat Dialog Kebangsaan Bersama Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen bertema “Benarkah PKI Bangkit?” yang digelar oleh Lintas Politika, Kamis (23/6) di Hotel Amaris.
Dalam diskusi terbatas tersebut, Kivlan mengatakan, kehadiran komunisme tak lain akibat pemerintah memberi angin segar. Ini terlihat dari simposium yang digelar di salah satu hotel di Jakarta.
Di hotel tersebut, digelar simposium yang menghadirkan para eks PKI serta keluarga PKI. Beberapa putusan yang penting di antaranya meminta pemerintah secara resmi meminta maaf kepada eks PKI. Juga meminta agar pemerintah memberikan kompensasi kepada korban. Mereka minta kompensasi kata Kivlan sebesar Rp 3 miliar untuk 3 juta orang.
Ia mengatakan yang bahaya ketika pemerintah meminta maaf secara resmi. Bila ini terjadi mereka akan bangkit. Komunisme akan bangun dan ada di mana-mana. Apa lagi Komunisme, yaitu PKI sudah terbentuk hingga tingkat desa.
“PKI sudah terbentuk sangat rapi dari pusat, provinsi, kecamatan hingga kelurahan dan desa. Nah, ketika maaf diberikan, bendera akan berkibar. Mereka akan mendaftarkan diri Menkumham. PKI pun terdaftar dan bisa ikut pemilu. Ini yang berbahaya,” kata Kivlan.
Parahnya, kata Kivlan, PKI sudah masuk semua lini. Dari Mahkaham Agung, partai politik, KPK hingga lembaga pemerintah lainnya.
“Ketika komunisme sudah masuk melalui dan menggunakan demokrasi ini berbahaya. Mereka akan menghapus larangan terhadap PKI. Mereka akan merubah Undang-Undang Dasar, ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bila ini terjadi bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan, akan terjadi kudeta.
“Tidak perlu minta maaf kepada PKI. Kalau mau ya minta maaf ke semua kejahatan yang terjadi. Bukan hanya kepada PKI saja. Itu saya setuju,” ungkapnya.
Kivlan juga mneyatakan bahwa eks PKI dan anak keturunan PKI sudah bisa masuk di segala lini, baik pemerintahan, politik serta lainnya. Dengan demikian tidak perlu ada permintaan maaf secara khusus.
Sementara itu Asisten IV Pemprov Sumsel Joko Imam Santoso mengatakan Lintas Politika selalu menggelar acara yang bergengsi. Ini dilihat dari dialog yang selalu digelar dan narasumber yang diundang pun berkelas. Apalagi saat ini di samping narkoba, juga ada korupsi dan anarkisme yang menjadi musuh bangsa. Untuk itu, ke depan ia mengajak Lintas Politika menggelar acara lebih besar lagi dan lebih banyak. (AD)
{loadposition media-right}