spot_img

Ketua Komisi VI DPRA: Uang BP3A Sekarang itu Haram!

MENARAnews, Banda Aceh (Aceh) – Audiensi dengan Jaringan Pemantau Aceh (JPA) 231 Gerakan Perempuan Aceh The Aceh Women Council Balai Syura Ureung Inong Aceh oleh Komisi VI DPRA diwarnai gelak tawa. Pasalnya, acara yang mayoritas dihadiri oleh perempuan ini mendengar Ketua Komisi VI DPRA, T. Iskandar Daod mengatakan “dana haram BP3A”.

Dalam anggaran 2016, BP3A mengajukan dana sebesar 26 miliar rupiah untuk pelaksanaan beberapa program kerja, diantaranya kunjungan-kunjungan ke beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Aceh.

Sesuai dengan aturang perundang-undangan yang ada, pihak yang berhak menetapkan anggaran adalah Badan Anggaran DPR Aceh yang kemudian dimandatkan pada komisi-komisi DPRA.

“BP3A berada di bawah Komisi VI, kami telah melakukan pembahasan tapi belum selesai. Namun BP3A mengambil sikap bahwa pembahasan selesai,” pernyataan T. Iskandar Daod.

“Ini anggaran ini tidak sah digunakan oleh BP3A karena belum mendapatkan pengesahan oleh Komisi VI DPRA.”

“Dana haram saya tafsirkan seperti orang sudah menikah. Orang yang tinggal satu rumah harus menikah. Kalau satu rumah tidak menikah itu haram,” jelasnya.

Pembahasan dana 2016 antara Komisi VI dan BP3A sempat mengalami deadlock karena sebagian besar program yang diajukan dalam dana tersebut dinilai oleh pihak Komisi VI DPRA kurang menyentuh kepada korban-korban kekerasan, perempuan dan anak-anak. (AM)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles