MENARAnews, Ambon (Maluku) – Guru Besar Universitas Pattimura Prof. Dr. A. Watloly kepada Menara News di Kampus Unpatti Poka Ambon (20/6) Bahwa Pembagunan blok masela harus di rencanakan pendekatan archipelago karena bukan satu daratan karena banyaknya kepulauan, blok maresela bukan konten Island. Kerana kontennya bukan satu daratan, tapi banyak daratan yang terdiri dari banyak pulau-pulau di darerah MBD dan MTB.
“Proses pembangunan blok masela harus benar-benar berbasis kepulauan dan kami dari Unpatti sudah menyampaikan ini kepada Menteri SDM, Menko Maritim, Impex dan SKK Migas, agar perentukan-perentukan pembangunan itu harus terdistribusi, misalnya kilangnya sudah di pulau tertentu maka industri hilirnya harus di ahlikan kepulau yang tertentu juga agar semuanya bisa merata antara MBD dan MTB,” Cetusnya
“Dengan penarapan isu-isu miring yang akan menyeret kedua daerah itu ada dalam konflik, dan permainan hal seperti itu adalah mainan orang dari luar dan bukan anak daerah Maluku, dan mainan yang akan memicu konflik itu didalamnya termasuk pemerintah, dan termasuk juga Impex dan SKK Migas,” ungkapnya.
“Kalau benar konflik yang dimainkan, maka ini adalah bagian dari politik penjajahan, yaitu politik yang mengadu domba yang tujuanya untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA),” jelasnya.
Saya merasa bangga kepada Masayarakat MBD dan MTB karena tidak terpengaruh dengan perarapan konflik yang memcah belah antara kedua daerah tersebut, karena masyarakat MBD dan MTB menjujung tinggi nilai-nilai adat budaya yaitu Kalwedo dan Kidabela. Kerana masayarakat MBD dan MTB sangat cerdas menilai bahwa ini permainan kepentingan antara para elit yang hanya untuk tujuanya ingin mengambil peran dan bagian pada pembangunan blok masela itu.
Dirinya,juga sangat kecewa dengan pemerintah pada level daerah tidak memberikan bagaimana menggapai solusi yang baik, solusi baik itu pula yaitu bagaimana bisa membuat membuat pendekatan dengan Pemerintah pusat agar kilang gas yang merata.
Kerena dalam pembangunan kilang gas ada tiga skema pembangunan, blok masela itu, yaitu skema pembangunan industri hulu, skema pembanguan industri hilir, dan skema pembangunan industri turunan agar semuanya itu terbagi secara baik oleh MBD dan MTB.
Waatloly juga menyarankan bahwa Pemerintah daerah harus fokus dan membuat pendekatan secara baik oleh pempus, kerana di pusat itu tidak memahami dan tidak mengerti situasi kebutuhan daerah, karena pusat hanya tahu bahwa Indonesia hanya satu daratan saja.
“Memang dari pendekatan archipelago itu sangat sulit dan membutuhkan high cost dan dengan itu harus dibicarakan dengan baik. Kalau menurut saya walaupun dengan high cost yang sangat mahal maka dibalik itu sangat tepat menjawab kebutuhan masyrakat MBD dan MTB dan Maluku pada umumnya,” Ungkapnya
Watloly juga menyarankan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten antara MBD, MTB harus duduk bersama-sama untuk membicarakan kepentingan daerah demi menjawab semua kebutuhan daearah Maluku demi kesejahtearaan masyarakat. Pemerintah harus sebagai payung dalam memberian arahan yang baik bagi masyarakat. Pemerintah Daerah jangan berjuang secar particular dan jangan membiarkan kondisi berada dalam kondisi anomali.
Watloly, sangat membanggakan masyarakat MBD dan MTB karena tidak tepengaruh dengan mainan kotor dari parah elit, walaupun kedua daerah ini diperlakkukan tidak adil. “Konflik terjadi itu karena ketidak adilan, dan kalau satu pihak tidak diberlakukan secara adil maka akan menjurus pada konflik, baik itu konflik yang berifat manifest maupun konflik yang bersifat latin. Dan kalau ini terjadi pada dua daerah itu maka ini adalah rekayasa elit dan akan membuat masyarakat tidak terlibat dalam porsi pembangunan.” jelasnya.
Watloly sangat mengharapkan agar masayarakat tidak terpengaruh dengan rekayasa elit yang hanya mengahancurkan masyarakat kedua daerah MBD dan MTB, dan kalau masyarakat terjebak maka para elit akan berhasil memainkan perannya untuk menggagalkan proses pembangunan kilang gas blok Masela di yang didarat, dan kepentingan elit itu akan berhasil mengwal kepentingan mereka terhadap pembangunan kilang gas di laut.
Persiden Jokowi dalam keputusannya ingin pembangunan kilang pengolahan gas Blok Masela di darat itu turut merangsang perkembangan infrastruktur di sekitarnya sehingga berimbas positif bagi ekonomi masyarakat di daerah. “Dengan keputusan Presiden Jokowi itu karena Bapak Presiden sangat tahu dengan kebutuhan masyarakat, dan dengan proses pembanguan di darat itulah untuk menentukan kesejahteraan masyarakat Maluku.” tutupnya. (RM)