MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Untuk mengembangkan pembangunan perekomian di wilayah Kalimantan Tengah, Pemprov Kalteng berencana membangun Industri Hilir di sektor pertambang dan perekebunan di wilayah barat seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, H.Sugianto Sabran saat menggelar kegiatan Safari Ramadhan yang dihari oleh seluruh jajaran SKPD, FKPD, DPRD Provinsi Kalteng dan masyarakat Kota Palangka Raya. Serta turut hadir juga Ketua PBNU Pusat KH. Said Aqil Sirodj di Istana Isen Mulang Sabtu (25/06/2016) Kota Palangka Raya.
“Kita tahu kalau luasan Kalimantan Tengah adalah 15,3 Juta Hektar. Untuk wilayah barat, seperti Kotim, Kobar, Lamandau dan lainnya secara ekonomi sudah mantap, tapi tentu kedepanya ditingkatkan lagi,” ujar Sugianto dalam penyampaian sambutan.
Sejumlah kabupaten yang disebutkanya tadi, kedepanya akan menjadi Kabapaten percontohan untuk mengembangkan kawasan Industri Hilir di wilayah Kalteng.
Dengan berkembanya Industri Hilir tersebut, tentunya hasil CPO yang sebelumnya bahan mentahnya dikelola oleh Provinsi atau daerah lain, kedepan Kalteng bisa memproduksi sendiri dan tidak tergantung lagi dengan Provinsi atau daerah lain.
“Selama ini kan produksi CPO di Kalteng hanya menghasilkan bahan baku atau bahan mentah, sedangkan produksinya dikelola di luar seperti Pulau Jawa atau Kalimantan Selatan. Kedepanya hal itu tidak terjadi lagi,” lanjutnya menambahkan.
Gubernur yang baru memimpin Kalteng selama 30 hari terhitung sejak dilantik pada tanggal 25 Mei 2016 kemarin ini juga sempat meyinggung terkait permasalahan hasil olahan kayu hutan. Seperti masalah kayu log sudah puluhan tahun produksinya selalu dibawa keluar, yang mana menurutnya, Provinsi lain menikmati hasil pajak atau PAD nya.
Sedangkan Kalteng sendiri, ujarnya menambahkan, hanya mendapat bencana seperti Banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Dia dengan tegas mengatakan, selama kepemimpinannya, tidak ada lagi kayu log yang keluar dari wilayah Kalteng.
“Jadi hasil pertemuan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dengan sejumlah pengusaha di Jakarta kemarin, kita meminta agar pengusaha baik pertambangan dan perkebunan serta perusahaan HPH bisa membayar industrinya di Kalteng karena nantinya Kalteng sudah bisa berproduksi sendiri,” pungkasnya.
Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng berjanji, pencanangan adanya Industri Hilir di kabupaten yang sudah ditentukan tersebut bisa terselesaikan paling tidak tiga tahun kerja, produksi di Kalteng sudah bisa berjalan dengan baik.(Arliandie)
Editor : Raudhatul N.
{loadposition media-right}