MENARAnews, Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Anggota DPRD Kab. Mukomuko kecewa dengan aturan yang banyak memangkas hak dewan. Perpres dianggap tidak memperhatikan kesejahteraan dewan, sementara perbup tidak sesuai dengan PAD dan APBD, akibatnya dapat berdampak pada kualitas kerja dewan.
Ketua DPRD Kab. Mukomuko, Armansyah, saat ditemui MENARAnews di ruang kerjanya selasa (7/6/2016) mengatakan perpres tidak memperhatikan kesejahteraan dewan. Beberapa hak DPRD mengalami pemangkasan seperti asuransi kesehatan, anggaran perawatan kenderaan, dan uang harian yang sudah tidak maksimal. Hal itu tidak hanya terjadi di Mukomuko tapi seluruh DPRD se-Indonesia.
“Banyak hak dewan dipangkas seperti asuransi kesehatan, kenderaan, dan uang harian. Ini bukan hanya di Mukomuko, tp seluruh DPRD se-Indonesia mengeluhkan ini, dasarnya Perpres” katanya
Sementara itu anggaran DPRD Kab. Mukomuko dinilai lebih rendah dari pada kabupaten lain. Padahal nilai PAD dan APBD hampir sama antar kabupaten. Pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada bupati karena terkait perbup. Ia berharap anggaran daerah untuk DPRD dapat disesuaikan karena menyangkut kualitas kinerja anggota dewan.
“Terkait ini (anggaran) sangat berdampak pada kualitas kerja anggota dewan, jika anggaran tidak sesuai maka anggota dewan dikhawatirkan akan elek-elekan dalam bekerja” tandasnya. (AL)
{loadposition media-right}