http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Disnakertrans Minta Perusahaan Awalkan Waktu Cuti Lebaran

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng meminta Perusahaan Besar Swasta (PBS) khususnya Perekebunan Kelapa Sawit memberikan kelonggaran waktu cuti pada Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh pekerjanya.

Permintaan itu bertujuan agar tidak terjadi penumpukan penumpang saat arus mudik. Biasanya perusahaan memberikan waktu cuti sekitar 7 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Keagamaan sehingga sering kali terjadi kepadatan di Pelabuhan Sampit dan Kumai.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng, Hardi Rampai menyampaikan, kebayakan pekerja di perkebunan berasal dari luar wilayah Provinsi Kalteng, seharunya pihak perusahaan memberikan kebijakan khusus terhadap pelaksanaan hari-hari besar keagamaan seperti pelaksanaan arus mudik lebaran.

“Memang kebanyakan perusahaan  nakal juga, para pekerjanya diberi waktu sangat mepet dengan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan,” jelas Hardi diwawancarai MENARAnews selasa (14/06/2016) di Palangka Raya.

Pihaknya hanya bisa menghimbau kepada pihak perusahaan agar memberikan solusi yang terbaik kepada pekerja yang akan menjalankan cuti atau pulang kampung dengan memberikan kelonggaran waktu bekerja yang mencukupi.

“Kalau kita sih menginginkan perusahaan memberikan waktu paling tidak 10 hari atau 14 hari sebelum hari paksanaan, para pekerja sudah bisa cuti. Belum lagi, para pekerja ini nantinya akan mengurus keberangkatan, tentunya memerlukan waktu,” ujar Hardi kembali menjelaskan.

Selain itu, Hardi juga menyampaikan kekecewaanya terhadap perusahaan PT. Antang Ganda Utara (AGU) yang berada di Kabupaten Barito Utara. Perusahaan ini telah merumahkan ribuan kariyawanya dengan alasan biaya oprasional perusahan bersangkutan lagi menipis.

Menurut Hardi menambahkan, hal tersebut tentunya tidak menjadi sebuah alasan perusahaan melakukan PHK terhadap pemerjanya. Bardasarkan aturan ketenagakerjaan, pihak Perusahaan harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk mengenai upah buruh.

“Dalam kasus ini kami Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng merasa kesulitan, karena sampai dengan sekarang Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten belum menyurati ke kami berapa karyawan yang sudah dirumahkan,” katanya.

Lanjutnya, jika Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Utara menginginkan dan menyerahkan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi, dengan tegas dia mengatakan, pihaknya siap untuk melakukan mediasi, dan lagi di Dinas Tenaga Kerja Barito Utara belum ada tempat untuk melaksanakan mediasi.

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi sendiri belum melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Namun menurut informasi di lapangan, sampai dengan sekarang pihak perusahaan PT AGU sendiri belum menyerahkan data jumlah karyawan yang di PHK.

“Kita hanya mendengar dari masyarakat ataupun dari media karena ini kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, maka biarlah mereka dulu kelapangan untuk memastikan persoalan tersebut. Kalau tidak ada laporan yang disampaikan, berati bisa dikatakan tidak ada etikat baik dari Perusahaan” tutupnya. (Arliandie)

Editor : Raudhhatul N.

{loadposition media-right}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,134PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.