spot_img

Didukung Rekomendasi Kemendag, Penolakan Revitalisasi Pasar Cinde Semakin Meluas

MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Rencana revitalisasi pasar Cinde dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) yang dilakukan pemerintah daerah terancam tidak teralisasi.‎ Hal ini terungkap ketika adanya konfrensi pers yang diselanggarakan jaringan pendukung Save Cinde, di Studio Bambu Program Studi Arsitektur Unsri.

Dikatakan Juru bicara jaringan Save Cinde, Zubair Angkasa, dukungan atas penolakan revitalisasi pasar Cinde makin meluas. Tidak hanya melalui petisi di media sosial, dan laman change.org namun dukungan juga datang dari jaringan masyarakat sipil terutama lembaga arkeolog, dan arsitektur di Indonesia.

“Ini gerakan penolakan yang lebih masif dilakukan masyarakat sipil. Terdiri dari lembaga jaringan yang sudah lebih dari 25 lembaga mendukung penolakan revitalisasi Pasar Cinde. Hal ini kami sampaikan, karena keinginan kami agar pemerintah tidak melanjutkan revitalisasi dengan banyak pertimbangan, di antaranya aspek sejarah arsitektur, historis arkeologis, antropologis dan budaya dan lainnya,” terangnya (16/6).‎

Tak hanya itu, dirinyapun mengatakan dukungan lainnya juga berasal dari pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan RI yang menyatakan agar pemerintah tidak melakukan pembangunan bangunan Pasar Cinde secara keseluruhan, namun masih mempertimbangkan aspek heritage bangunan tersebut.

“Dukungan meluas dari Jakarta, termasuk Kementrian Perdagangan. Alasannya sama, yakni pertimbangan nilai kesejarahan dan heritage Pasar Cinde,” terangnya.

Karena itu setelah melakukan membacakan maklumat petisi Save Cinde, ia bersama jaringan lainnya masih akan terus mendorong agar pemerintah daerah tidak melakukan revitalisasi dengan sistem BOT. Selain para akademisi, ahli arsitektur, hadir juga dalam konfrensi pers tersebut, budayawan Palembang, Febri Al-Lintani, perwakilan pedagang dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Dalam Surat Kementrian Perdagangan tertanggal 25 Mei tersebut, dikatakan jika Kementrian Perdagangan telah memasukkan Pasar Cinde sebagai salah satu pasar peninggalan (heritage) di dalam buku berjudul “Pasar Rakyat, Derap Revitalisasi,”.  Profil Pasar Cinde tertera di halaman 173.

Zubair mengatakan alasan penolakan revitalisasi Pasar Cinde dari lembaga ikatan arsitektur, ikatan arkeolog, antropologi, arkeolog hingga sejarawan sangat beralasan. Pasar Cinde yang menyimpan banyak nilai sosial budaya masyakat, dan merupakan ciri dari perkembangan arsitektur masyarakat modern pra kolonial harus menjadi cagar budaya milik Sumsel.

“Selain menolak revitalisasi, kami mendorong Pasar Cinde segera ditetapkan menjadi cagar budaya Palembang,”tegasnya.

Sehingga, menurutnya, jika pemerintah daerah terus melakukan upaya pembangunan revitalisasi, maka telah terjadi pelanggaran upaya mempertahankan cagar budaya Palembang tersebut. Pasar Cinde secara arsitektur mencirikan arsitektur modern setelah kolonial, selain jembatan Ampera. Selain itu, bangunan pasar Cinde merupakan satu-satunya bangunan pasar di Pulau Sumatera yang saat ini masih tertinggal dengan arsitektur tiang cendawan (jamur).

“Usianya baru 58 tahun, namun bangunan pasar Cinde sudah menjadi icon dan landmark kota. Sudah selayaknya dipertahankan, jangan diubah arsitektur, namun bisa ditata lebih baik,”ujar dia.

Ia memastikan jaringan Save Cinde akan turut bersumbangsih pemikiran sebagai upaya pelestarian cagar budaya Palembang. Ikatan Arsitektur akan bersedia melakukan sayembara guna membangun pasar Cinde yang arif dengan pelestarian sejarah, serta nilai-nilai sosial budaya peninggalan masyarakat Palembang.

“Malah saat Pasar Cinde dipertahankan, juga bisa dikemas sebagai bagian dari pariwisata di Palembang,”ujarnya.

Ditambahkan Ahli Cagar Budaya Sumsel, Retno Purwanti, jika Pasar Cinde sudah sangat layak masuk sebagai cagar budaya di Palembang. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2010, terdapat syarat yang sudah memenuhi bangunan pasar Cinde masuk dalam cagar budaya. Diantaranya selain usianya yang sudah 50 tahun, bangunan Pasar Cinde juga mewakili perkembangan masyarakat, bangunan sejarah,  arkeolog dan sosial budaya di jamannya.

“Harusnya pemerintah kota yang aktif menetapkannya sebagai cagar budaya, bukan hanya mendata. Selama ini, saat tim arkeolog, sejarawan berbicara tidak juga mendapat respon dari pemerintah, dan kalangan legislatif. Padahal, sudah banyak cagar budaya di Palembang yang berubah fungsi dan rusak,”ungkapnya.

Sementara itu, ia juga membenarkan jika tim jaringan sudah mengetahui larangan dari Kementrian Perdagangan terkait pembongkaran pasar Cinde secara keseluruhan. Karena itu, target kedepan dari jaringan Save Cinde ini, menghentikan revitalisasi pasar Cinde dengan sistem BOT.

“Meski pihak pembangun atau pengembang menjanjikan tetap membangun 12 tiang berbentuk cendawan, maka hal itu bukan merupakan aspek pelestarian sejarah. Pemerintah harusnya mempertahankan, dan peduli cagar budaya,” tandasnya. (AD)

{loadposition media-right}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles