MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Wacana diusungnya Habib Said Ismail sebagai salah satu Calon Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) menuai penolakan dari partai pengusungnya pada Pilkada Januari 2016 kemarin.
Salah satunya datang dari Anggota DPRD Provinsi Kalteng, H. Asera dan juga selaku Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalteng mengatakan Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2016-2021 sebaiknya lebih fokus mengurus rakyat ketimbang mengurus partai politik.
“Memang Habib Said Ismail pernah melamar di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), itu sudah lama sebelum dia belum dilantik. Kita tidak menolak, tapi kita tidak menerima,” jelas Wakil Ketua Komisi B ini kesejumlah awak media Senin (13/06/2016) di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Kalteng.
Dia beralasan, Gubernur atau Wakil Gubernur Kalteng definitif sebaiknya lebih fokus menjalankan roda pemerintahan dan merealisasikan visi, misi serta program kerja menuju Kalteng Berkah. Selain itu juga dapat menjalankan fungsi sebagai pembina dan mengayomi semua partai politik yang ada di Kalteng.
Tidak hanya itu, delapan partai pendukung Pasangan SOHIB seperti Golkar, Demokrat, PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bilan Bintang (PBB) menyatakan tidak setuju dan menolak melalui penandatangan surat pernyataan bersama yang ditandatangani Minggu (12/06/2016) kemarin.
“Pernyataan ini berdasarkan hasil rapat kita tadi malam dan kesimpulan rapat tersebut seluruh partai pengusung atau pendukung sepakat meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng untuk tidak memegang partai. Sepanjang pasangan SOHIB ini baik, maka kami pastikan tetap mendukung pada pelaksanaan Pilkada lima tahun kedepan,” jelas juru bicara partai pengusung SOHIB ini.
Pihaknya juga meminta agar kedua pasangan ini, selama menjabat tidak usah mencari-cari jabatan di partai politik. Hal ini dikarenakan, lanjutnya kembali, jika salah satu Gubernur atau Wakil Gubernur memimpin partai maka fokus kerjanya akan terbagi antara urusan partai dan urusan rakyat.
“Jika salah satu dari pasangan tersebut masih mencari-cari jabatan di partai politik lain, dan mengindahkan kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing partai baik pengusung atau pendukung, maka kita akan membuat surat mosi tidak percaya,” tegas Asera.
Hal senada juga disampaikan, Ketua Tim Pemenangan SOHIB, Abdul Razak sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalteng menjelaskan keinginan Habib Said Ismail memimpin salah satu partai baik dalam partai pengusung atau pendukung tidak ada masalah.
“Itu adalah hak beliau, namun ketika SOHIB mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng pada pelaksanaan Pilkada kemarin itu diusung oleh delapan partai dengan jumlah 29 kursi. Arti peranan dari partai pengusung maupun pendukung sangat penting dalam tahapan pelaksanaan Pilkada sampai dengan pemilihan,” jelas Wakil I DPRD Provinsi Kalteng ini.
Dia menambahkan karena hal ini sejak awal jalannya bersama-sama, dalam artian milik dari delapan partai politik yang mengusung dan mendukung. Lanjutnya, akan menjadi kurang etis ketika salah satu kepala daerah memilih satu dari delapan partai yang mendukung, lantas bagaimana dengan ketujuh partai yang ikut mengusung dan mendukung kedua pasangan tersebut.
Dirinya berharap agar pasangan SOHIB lebih fokus memimpin daerah Kalteng sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak diganggu dengan hal-hal partai politik. Ujar Razak menambahkan kembali, menyangkut politik sampai dengan saat ini delapan partai tetap solid.
“Mendukung dan mendampingi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan pemerintahan dan pemenuhan visi misi lima tahun ke depan. Kita berharap sebagai Kepala Daerah bisa bersifat netral, dan jangan sampai Gibernur dan Wakil Gubernur menjabat di salah satu Partai, karena ini nantinya akan mengganggu kesolitan partai pendukung dan pengusung” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.
{loadposition media-right}