MENARAnew, Sampit (Kalteng) – Penghapusan sejumlah Perda oleh Kementerian Dalam Negeri yang disebutkan dipertegas dari pernyataan Presiden RI Joko Widodo baru – baru ini menjadi perhatian banyak Pemerintah Daerah. Kemendagri telah menghapus sejumlah 3.143 Perda yang dinilai bermasalah. Terkait hal ini, Sekda Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah Putu Sudarsana menyebutkan bahwa belum ada Perda Kotim yang termasuk dalam daftar pembatalan atau penghapusan.
”Dari data yang ada, seluruh perda yang ada di kabupaten Kotim belum ada yang ditolak sampai hari ini. Tidak tahu kalau seminggu yang akan datang. Yang pasti saya sudah memonitor dan mengecek semua, perda-perda yang dibuat oleh kabupaten Kotim belum ada yang ditolak oleh kemendagri,” ucap Putu. (16/06/2016).
Dirinya menyebutkan, semua Perda yang dibuat oleh Pemkab Kotim sudah dikonsultasikan terlebih dulu dengan Biro Hukum Provinsi Kalteng. Sehingga Perda – perda Kotim tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya.
Putu menegaskan apabila terdapat Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pemerintah daerah tentu akan mengevalusi perda-perda tersebut dan mengevaluasi kesalahan dan letak pertentangan Perda tersebut dengan peraturan diatasnya.
“Kalau memang ingin merubah atau menambah isi perda, itu harus mendapat persetujuan DPRD. Tidak bisa sewenang-wenang kita langsung mengubahnya. Apabila nanti seandainya ada perda kita yang ditolak pusat, maka akan kita evaluasi, mana yang bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya,” imbuhnya.
Mekipun nantinya terdapat perda Kotim yang dibatalkan, dirinya menegaskan akan mengevaluasi alasan Perda tersebut di batalkan. Apakah dibatalkan karena bertentangan dengan aturan, atau karena kurang mendapatkan analisa akademik, atau hal lainnya.
“Tapi bersyukurlah untuk kotim sampai hari ini belum ada (yang dihapus),” tutupnya (Kontributor)
Editor: Raudhatul N.