MENARAnews, Nasional – Pasca terungkapnya Kasus penyuapan yang melibatkan politikus PDIP, Damayanti Wisnu Putranti yang saat ini telah menyeret beberapa orang sebagai tersangka kembali menjadi perhatian aktivis organisasi nasional sebagai momentum untuk mengevaluasi sejumlah paket proyek yang selama ini berjalan dibawah kinerja para pejabat struktural Di internal Balai Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Nasional (BPJN Maluku–Maluku Utara) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
Menurutnya, selama ini pejabat struktural di internal BPJN Malmalut kerap di kait- kaitkan sebagai kaki tangan pengusaha dan kontraktor untuk menjalankan praktek monopoli proyek balai. Hal itu dikemukakan oleh 20 Organisasi Nasional Pemerhati Korupsi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JAMAK) yang antara lain : Poros Aliansi BEM Indonesia (Poros BEM-I), Front Gerakan Aktivis Seluruh Indonesia (FRAKSI), Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA), Eksponen Lintas Aktivis Seluruh Indonesia (EKS KTI), Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Se-Indonesia (ISMAHI), Ikatan Lembaga Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia (ILMISPI), Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Dan Beberapa LSM Anti Korupsi lainnya.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat PENA ISMSI yang juga Koordinator JAMAK, Fuad Bachmid bahwa selama ini BPJN Malmalut kerap di isukan dengan praktek jual beli proyek Balai oleh oknum internal BPJN, bahkan sudah menjadi rahasia umum di internal para Kontraktor kontraktor lokal menyangkut peran beberapa pejabat internalnya yang sering dijadikan Bek terhadap sejumlah kontraktor lokal.
“Selama 6 Bulan keberadaan saya di Maluku, saya sering mendapat info seperti itu, bahkan pengakuan langsung dari para kontraktor soal peran beberapa pejabat struktural yang dijadikan bek para kontraktor untuk meloloskan paket proyek yang digadang gadang, dan ini terjadi baik semenjak kepemimpinan Amran HI Mustary maupun sebelumnya” ungkap Fuad Bachmid di Ambon, Rabu (22/6/2016).
Menurutnya, kasus Damayanti hanya satu dari sekian banyak masalah lain yang belum terungkap di publik oleh BPJN Malmalut sehingga pihaknya merasa tidak kaget dengan kasus tersebut, bahkan menurutnya jika KPK lebih serius lagi maka banyak aktor yang bisa di jadikan KPK sebagai pintu masuk untuk membongkar skandal jual beli proyek di Internal BPJN Malmalut itu.
“Kasus Damayanti itu menurut saya hanya satu kelalaian yang tidak terencanakan, artinya nasib baik buat KPK yang sudah menangkap tangan, sebab banyak skandal besar yang belum terkuak ke publik yang belum masuk radar KPK, makanya kita akan bekerja sama untuk memberikan informasi itu” katanya
Fuad melanjutkan bahwa pihaknya sangat berharap agar Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono bersama Dirjen Bina Marga dapat melakukan restrukturalisasi terhadap para jajarannya di internal BPJN Malmalut sehingga BPJN Malmalut itu benar benar bersih dari cengkeraman orang orang lama. Tak hanya itu, Fuad juga mengapresiasi langkah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Hediyanto Husaini yang secara cepat tanggap terhadap upaya perbaikan internal BPJN Malmalut.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Dirjen Bina Marga yang sangat cepat merespon aspirasi publik, beliau punya komitmen untuk mengajak kita semua membangun BPJN Malmalut kedepan” tutur fuad