MENARAnews, Kapuas (Kalteng) – Kemendagri tengah memberikan suatu keputusan yang besar, karena telah mencabut 3.143 Perda dari seluruh Indonesia karena dinilai menghambat dunia investasi dan membuat birokrasi yang terbelit-belit di sektor perizinan.
Kasubag Dokumentasi Hukum, Pemkab Kapuas Siti mengungkapkan, Pemkab Kapuas masih belum menerima Surat Keputusan (SK) resmi dari Kemendagri. Selain itu, kami juga hanya mendapatkan release registernya saja yang dapat dibuka oleh masyarakat umum di website www.kemendagri.co.id.
“Kami juga masih belum mengetahui perda-perda perda yang dicabut itu semuanya atau sebagian pasal saja. Biasanya kalau ada perda yang dicabut, pasti ada hasil resmi dari Surat Menteri bahwa misalnya ada sebagian pasal yang dicabut, jadi tidak semuanya.” Tambahnya.
Di samping itu, Siti, pencabutan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa (Kades), sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemkab kapuas, karena sudah diganti dengan Perda Nomor 1 tahun 2015 yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Perda-perda lainnya yang dicabut oleh Kemendagri diantaranya Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Perda nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2013 tantang Penyelenggaraan Pendidikan di Kapuas, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.
“Nanti kita tindaklanjuti, kalau sudah turun SK-nya. Seluruh Kabupaten Kota khususnya di Kalteng juga masih menunggu bagaimana di tingkat provinisi ini. Ya kita tunggu aja dulu.” Tukasnya. (ZEN)
Editor : Raudhatul N.