MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Kota Palangka Raya, kembali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang baru untuk dijadikan Perda Palangka Raya. Pada tahun 2016 ini, setidaknya ada 28 Raperda yang akan dibahas, 25 Raperda dari Pemerintah Kota Palangka Raya dan 3 Raperda dari inisiatif DPRD kota setempat.
Raperda ini disampaikan Walikota Palangka Raya, HM.Riban Satia, dan Ketua DPRD setempat Sigit K Yunianto pada Rapat Paripurna Raperda dengan agenda pidato pengatar Walikota Palangka Raya dan pidato pengatar Ketua DPRD Palangka Raya.
Adapun paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yuniarto didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Ida Ayu Anggraeni, Jum’at (10/6/2016) di ruang paripurna, gedung dewan setempat.
Dalam sambutannya Riban menyampaikan, berdasarkan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014, menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Raperdda di lingkungan pemerintah daerah kepada badan legislasi melalui pimpinan DPRD.
“Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, maka pemko mengajukan 25 Raperdda pada tahun 2016 ini,” kata Riban.
Ia berharap, Raperdda yang telah diusulkan dapat segera disahkan. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan.
“Saya atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari DPRD serta semua jajaran pejabat yang telah berupaya keras membahas dan menyelesaikan semua Raperdda menjadi perda kota sehingga dapat dilaksanakan demi kemajuan pembanguna kota Palangka Raya,”pungkas Riban.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengatakan, DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan posisi yang sangat strategis serta mempunyai kewenangan yang berasal dari Undang-Undang, hal itu dibuktikan karena DPRD ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah.
Situasi realistis yang terjadi di kota cantik tak pernah lepas dalam pembahasan pejabat legislatif, yang kemudian menghasilkan produk hukum yang disebut peraturan daerah (Perda). Pada tahun ini kata Sigit, pihaknya mengajukan tiga Raperdda inisiatif .
Yang pertama adalah rancangan perda tentang penanggulangan bencana alam dan sosial. Raperda kedua, adalah tentang pencegahan dan penanggulangan bahan tambahan makanan berbahaya, dan yang ketiga adalah raperda tentang penyelenggaraan arena hiburan dan ketangkasan kota Palangka Raya.
“Pertimbangan pembuatan raperda adalah sebagai aturan dalam melindungi segenap masyarakat kota Palangka Raya dan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat dari ancaman bencana,” cetus Sigit.
Dikatakan DPRD kota Palangka Raya merasa perlu untuk menerbitkan Perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota Palangka Raya, sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Berkaitan dengan Raperda kedua tentang pencegahan tambahan makanan berbahaya, Sigit mengatakan, bahwa raperda dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya meingkatkan kesehatan masyarakat melalui konsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta untuk melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya.
“Maka dari itu, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan peredarannya melalui perda yang mengikat ke masyarakat,” tegas Sigit.
Mengenai raperda ketiga tentang penyelenggaraan arena hiburan dan ketangkasan, politisi PDIP ini mejelaskan bahwa raperda dibentuk seiring meningkatnya jumlah kegiatan hiburan dan rekreasi di kota cantik sehingga menimbulkan perubahan struktur sosial ekonomi di masyarakat.
“Diperlukan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang bertujuan sebagai sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman,” ungkap Sigit.(Agus Fataroni
Editor : Raudhatul N.
{loadposition media-right}