MENARAnews, Jambi – Setelah menjalani berbagai tahapan tes mulai dari seleksi bahan, tes tertulis, wawancara, hingga fit and proper test, akhirnya Bawaslu telah menetapkan 9 nama Calon Panitia Pengawas (Capanwas) pilkada 2017 untuk tiga Kabupaten, yakni Muarojambi, Sarolangun, dan Tebo. Akan tetapi 9 nama tersebut bisa terancam digugurkan jika gagal tes kesehatan.
Besok, Rabu (18/5/16) Bawaslu akan umumkan hasil tes kesehatan yang telah dilakukan Sabtu (14/5) lalu di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jambi. Sehingga hasil ini akan menentukan nasib mereka untuk menjadi pengawas pesta demokrasi Pilkada 2017 mendatang.
Hal ini diakui Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Fauzan Khairazi, saat dikonfirmasi, Senin (16/5) kemarin.
“Hasil tes kesehatan akan diserahkan kepada kita, Rabu (besok, red) ini,” akuinya.
Lanjutnya, tahapan tes kesehatan merupakan tahapan terpenting dalam perekrutan Capanwas. Mengingat dalam tahapan ini, akan tergambar integritas, moral dan kepribadian bagi Capanwas tersebut.
“Dari situ (tes kesehatan, red) akan nampak. Kalau memang ada salah satu yang tidak lulus, akan kita ganti lagi,” tegasnya.
Lalu bagaimana jika ditemukan Capanwas yang gagal di tahapan tes kesehatan? Dirinya menjelaskan, pihaknya akan melakukan pergantian secepatnya, sesuai dengan peringkat yang didapatkan ketika pelaksanaan fit and proper test beberapa waktu lalu.
“Kalau tidak lulus, secepatnya diganti sesuai dengan peringkat di bawah itu,” terangnya.
Setelah mendapatkan hasil tes kesehatan, Fauzan mengatakan, pihaknya akan langsung melaksanakan pelantikan pada, Kamis (19/5) dan direncanakan berlangsung di Hotel Novita Jambi. Namun bicara mengenai anggaran dan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dirinya mengaku tidak ada permasalahan lagi.
“Sudah dilantik, langsung bekerja. Di Kabupaten masing-masing nanti akan langsung urus penandatangan NPHD, sekretariatan, dan lain-lain,” ucapnya.
Jelasnya lagi, untuk NPHD, sebelumnya Bawaslu Provinsi Jambi juga telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di tiga kabupaten tersebut, hanya saja saat ini masih menunggu pelantikan Panwaslu.
“Mengenai anggaran, kita hanya menunggu pelantikan saja,” katanya.
Tetapi baginya, untuk proses pengaggaran dana Panwaslu di Pilkada 2017 cukup berbeda dengan Pilkada 2015 lalu, mengingat anggaran Pilkada 2017 berdasarkan dengan tahapan, bukan berdasarkan tahun anggaran yang berlangsung.
“Kita harap Pemda tidak ada masalah lagi, dengan sistem yang ada saat ini,” pungkasnya. (GWA)
{adselite}