MENARAnews, Medan (Sumut) – Deretan kasus yang disebabkan oleh perusahaan pengolah bubur kertas, Toba Pulp Lestari (TPL) di Tapanuli baik perusakan lingkungan dan perampasan tanah adat dari dulu mendapat reaksi keras dari berbagi kalangan.
Sarma Hutajulu, Ketua Komisi A DPRD Sumut saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan bahwa sudah sekian kali TPL melakukan kekerasan kepada masyarakat adat. Dalam berbagai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut menekankan agar TPL memberhentikan seluruh tindakan kriminalisasi kepada warga.
“Dalam berbagai RDP sudah kita tekankan agar TPL berhenti malukan kriminalisasi kepada warga dan kita meminta kepada Polda Sumut agar menginstruksikan seluruh jajarannya terutama di wilayah konsesi TPL supaya profesional dan tidak diperalat untuk mengkriminalisasi masyarakat,” ujarnya.
Sarma juga meminta secara khusus kepada Polres Tobasa agar memberhentikan sementara seluruh proses hukum yang melibatkan warga adat Matio sampai ada proses penyelesaian yang jelas dengan pihak TPL dengan alasan masyarakat adat secara histori lebih menduduki tanah itu kemudian ada konsesi dengan TPL.
“Tidak ada sejarahnya tanah milik TPL, yang ada adalah tanah negara yang diberikan konsesinya kepada TPL. Jangan karena konsesi ada konsesi, pihak TPL berbuat sesuka hati dan arogan kepada masyarakat termasuk merampas tanah milik masyarakat adat,” tambahnya.
Menurut Sarma, TPL sudah banyak melakukan perusakan lingkungan hidup termasuk perambahan hutan di tanah Tapanuli yang dulunya ditanami dengan Kemenyan (haminjon) oleh warga setempat saat ini sudah beralih dengan tanaman eukaliptus.
“Karena itu, dari Komisi A akan melakukan RDP dengan beberapa pihak seperti Polres Tobasa, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tobasa dan Provinsi Sumut, Badan Pertanahan Tobasa dan Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Saat ditanya, apakah ada dampak positif yang diberikan oleh TPL kepada masayarakat, Sarma menjawab selama ini pengaduan yang masuk kepada pihaknya justru hal-hal yang tidak bersahabat dengan masyarakat.
“Harapannya dulu kan TPL ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sangat jauh. Buktinya sejauh ini yang ada masyarakat banyak sengsara, kehadiran TPL jelas mengeksploitasi alam Tapanuli dengan tidak mengindahkan kaidah lingkungan dan kemanfaatan bagi warga sekitar,” tegasnya.
Dikaitkan dengan komitmen pemerintah untuk membangun Danau Toba sebagai kawasan pariwisata internsional atau Monaco of Asia, Sarma menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten untuk mencabut seluruh ijin operasional perusahaan di sekitar Danau Toba yang merusak lingkungan, termasuk TPL.
“Dalam rangka menyambut Otorita Danau Toba, Pemerintah Pusat harus tegas untuk mencabut ijin TPL. Bagaimana mungkin target itu bisa tercapai kalau masih banyak perusahaan perusak lingkungan seperti TPL dan lainnya masih beroperasi,”ujar politisi asal PDI Perjuangan itu. (Ded)
{adselite}