MENARAnews, Ambon (Maluku) – Pengurus Pusat Komisariat Daerah (Komda) Maluku Perhimpunan Mahasiswa Republik Indonesia (PMKRI) SANCTUS THOMAS AQUINAS. Diskusi publik Pemilukada Damai dengan tema “Selamatkan Pemilukada 2017 di Maluku”.
Ketua Komda PMKRI Tarsisius Aries Sarkol menyampaikan kepada wartawan di Gedung Joas lantai III Ambon (28/5) Jalan Said Perintah bahwa proses Pemilukada Serentak yang akan berlangsung pada 2017 di Maluku pada satu kota dan empat kabupaten bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga penyelenggara, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat yang ada.
Dia Menjaelaskan bahwa pelaksanakan Pemilukada di Maluku adalah perkerjaan rumah dengan tantangan yang besar dengan potensi gangguan melalui pemanfaatan isu-isu radikalisme, yang menciptakan konflik, dan itu bisa saja terjadi, kapanpun dan dimana pun. Oleh karenanya, dengan diskusi publik ynag pihaknya selenggarakan diharapkan warga dapat lebih mawas atas keberadaan isu-isu tersebut di lingkungan masyarakat.
“Diskusi yang dilaksanakan ini dengan melibatkan pembicara dari unsur penyelengara pemilu KPU, Akdemisi dan juga KNPI yang mewakili pemuda tersebut menekankan pada indenpendesi lembaga penyelenggra Pemilu agar tidak terjebak dengan cara-cara paragmatis yang bisa menciderai institusi lembaga penyelengara Pemilu dan akan menimbulkan persoalan bagi masyarakat,” ungkapnya
Dia juga mengatakan, PMKRI adalah organisasi Masiswa yang didalamnya adalah pemuda, kami merasa terpanggil untuk melakukan diskusi ini untuk mempertegas bahwa pemuda sebagi garda terdepan untuk mengawal kepentingan yang ada di daerah menyangkut stabilitas keamanan Pemilukada yang akan berlangsung
“Proses pengawalan dimulai oleh pemuda dengan menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan penyelengara Pemilukada baik itu Panwas, KPU, maupun pihak Kepolisian dan ini harus ditidaklajuti melalui program nyata. Yang jelas intinya PMKRI Maluku melakukan diskusi ini agar bisa menjadi stressing point yang positif bagi semua lemabga dan elemen masyarakat dalam menghadapi Pemilukada 2017 nantinya, agar pemilu yang akan berlangsung itu bisa mencerminkan demokrasi yang baik dan sehat,” Jelasnya
Sementara itu di tempat yang sama, akdemisi Universitas patimura yang juga sebagai pembicara di kegiatan diskusi Josep Antonius Ufi menjelaskan bahwa kita sudah mempunyai asumsi terkait dengan kesalahan-kesalahan yang di lakukan oleh stagcolder pilkada termasuk penyelengara yang cendrung terjadi dan masi bisa terjadi dan akan terjadi pada masa yang akan datang.
Dirinya mengungkapkan bahwa dengan membangun asumsi seperti itu pemuda harus mengambil inisyatif untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelengaraan proses pilkada yang dilakukan penyelangara pilkada sendiri. Seperti halnnya melkukan pemantauan terhadap kerja-kerja penyelengara dilapangan, kerena bisa saja terjadi kecurangan yang semakin tinggi pada daerah-daerah pinggiran yang terisolasi.
Maka dengan itu bagaimana konsilidasi masyarakat itu sendiri untuk melakukan pengawasan dan pemantauaan terhadap kerja-keraja penyelengara agar supaya merekadapat mengemplementasi berbagi regulasi dan kebijakan yang ada mengawalproses ini sampai tuntas
Sementara itu salasatu anggota KPU Provinsi Maluku Hanafi Ranwarin menjelaskan bahwa pertama yang harus kita dudukan permasalahan, bagi saya sistim rekrutmen bahwa selama PKPU No 2 tahun 2013 tentang rekrutmen anggota KPU Provinsi dan kabupaten Kota mengamanatkan bahwa semua aspek dan komponen yang terjadi yang dimiliki seorang calon komisioner KPU itu harus sesuai dengan ketentuan per Undang-undangan.
“Bahwa seorang penyelengara harus penting fokus dan control sejak proses itu berlangsung jangan sampai keluar dari rel dari mekanisme yang di atur sesuiai dengan ketentuan per Undang-undangan. Apabila lembaga penyelengra kedapatan melanggar aturan yang bertentangan dengan kode etik maka resikonya akan di terima yaitu sangsinya,” Jelasnya.(RM)