MENARAnews, Medan (Sumut) – Menuju Medan menjadi Kota Inklusi, Aliansi Sumut Bersatu (ASB) bersama kelompok masyarakat penganut agama leluhur Parmalim dan Ugamo Bangso Batak (UBB) merayakann Pesta Rakyat yang menampilkan berbagai pertunjukan tradisional Batak Toba.
Ratusan penganut agama leluhur itu berkumpul di Rumah Ibadah Parmalim, Jalan Air Bersih Ujung Medan, Kamis (26/5/2012). Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution turut hadir dalam acara tersebut.
Selain itu tampak hadir Anggota DPRD Medan Fraksi PDI Perjuangan Hasyim, Camat Medan Denai Hendra Asmilan dan Akademisi Unimed Prof Bungaran Simanjuntak menyaksikan rangkaian kegiatan tersebut.
Dewan Pendiri ASB, Feriyanto Sihotang mengatakan kegiatan tersebut sebagai ekspresi warga penganut agama leluhur untuk berdamai, bisa hidup rukun dan mendapatkan hak yang sama dengan penganut agama lainnya.
Rangkaian acara juga melakukan penandatanganan deklarasi damai sebagai simbol kedepannya penganut agama leluhur bisa hidup berdampingan tanpa ada diskriminasi yang selama ini mereka dapatkan dari pemerintah dan masyarakat umum.
Bungaran Simanjuntak menyampaikan bahwa keberadaan peganut agama leluhur selama ini selalu dinomorduakan dibanding penganut agama yang diakui oleh negara. Bungaran menegaskan bahwa sebelum agama yang saat ini diakui oleh negara sudah ada sistem kepercayaan tradisional yang berjalan di masyarakat.
“Untuk Batak Toba, dalam sejarah dulunya menganut kepercayaan Malim jauh sebelum agama saat ini masuk melalui berbagai jalur dan sebalum bangsa ini merdeka. Namun kondisi saat ini mereka dinomorduakan karena tidak mendapatkan pengakuan dari negara dan masyarakat,” ujarnya.
Bungaran menyebutkan setiap masyarakat tradisional di Indonesia pasti memiliki sistem kepercayaan seperti di Kalimantan Kaharingan (suku Dayak), Wiwitan di Jawa Barat (suku Sunda), Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur (suku Jawa) dan masih banyak agama tradisional yang keberadaannya terancam hilang.
Untuk di Kota Medan, ASB mendampingi dua kelompok, Parmalim dan UBB dalam pemenuhan hak-hak konstitusional seperti hak atas administrasi kependudukan, dimana di KTP nya kolom agama diberi tanda garis sehingga mendapat perlakuan yang tidak adil ketika berhubungan dengan pemerintah dan dunia pekerjaan.
Acara tersebut bekerjasama dengan Yayasan Satunama Yogyakarta yang saat ini juga mendampingi tiga kelompok penganut agama leluhur.
Kemeriahan acara tersebut juga menampilkan pameran hasil kesenian dan kerajinan tangan, bazaar, fashion show dan donor darah. (Ded)
{loadposition media-right}