MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Gedung Pemrov Sumsel digeruduk sejumlah orang mantan petugas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah habis kontrak. Kedatangannya sendiri guna menuntut keadilan atas diskriminasi terhadap mereka. Ada perbedaan perlakuan yang diberikan antara eks-PNPM dengan PNPM yang direkrut 2015.
Diungkapkan Heri Purwanto, selaku Koordinator Aksi, pihaknya telah menjadi pendamping desa sejak dilaunching 12 ribu pendamping pada 2 Juli 2015 silam, kontrak diperpanjang. Hasil, pertimbangan dari Kemendagri yang diserahkan kepada Kementerian Desa (Kemendes) pada 19 Juni. Semuanya eks PNPM yang habis pada Desember 2014.
“Sehingga memang ada nomenklatur yang dipindahkan dari Kemendagri ke Kemendes. Itu sudah diserahkan semuanya. Tapi, sekarang masih mau diseleksi ulang lagi‎,” ungkapnya yang jugamerupakan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa Kabupaten Musi Banyuasin ini (2/5).
Dilanjutkan Heri, mantan (eks) PNPM sudah melakukan yang namanya pelatihan. Sementara itu, hasil rekrutmen 2015 hanya untuk mengisi kekosongan. Pada saat itu, pihaknya dijadikan tim pelatih untuk tenaga ahli, termasuk pendamping desa.
“Tapi, kami yang melatih tadi malah akan diseleksi ulang lagi. Ini yang kami tuntut, di mana keadilan tadi,” tegas dia.
Pada saat proses rekrutmen anggota PNPM 2015, Heri menjelaskan, diskriminasi terhadap pihaknya terlihat sejak dilibatkan dalam proses rekrutmen tersebut. Setelah itu dekonsentrasi dicabut oleh pemerintah pusat, bahwa provinsi tidak mempunyai hak untuk seleksi.
Proses seleksi anggota PNPM2015, oleh eks pnpm dinilai sarat melanggara aturan. Selain banyak merekrut anggota Organisasi Masyarakat (Ormas). Dalam proses rekrutmen sendiri melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) perekrutan anggota PNPM.
“Kami diminta untuk membantu. Tapi, ternyata (dari) itu kami banyak mengetahui kecurangan-kecurangan. Misalkan, ada dari ormas-ormas tertentu yang masuk, dan itu harusnya di perekrutan ulang tadi ada juknisnya. Ternyata, tidak sesuai dengan juknis, termasuk pengalaman kerja. Ternyata, hasil rekrutmen 2015 tadi dilapangan banyak masalah,” ungkapnya.
Dirinya menilai, diskriminasi terhadap eks PNPM semakin terlihat setelah adanya surat 749/DPPMD/III/2016 mengenai pendamping desa eks PNPM pada 31 Maret. Perbedaan perlakuan antara anggota pnpm 2014 dengan anggota pnpm 2015 sangat terlihat.
“Kalau hasil rekrut 2015, itu tidak diseleksi ulang. Yang diseleksi ulang malahan yang eks PNPM, disitu sudah ada diskriminasi. Bahwa, yang eks PNPM cuma dikontrak 2 bulan sampai akhir Mei. Sedangkan hasil rekrut 2015 dikontrak sampai Desember 2016. Itu yang kami tuntut, adanya diskriminasi tadi,” tegasnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan aksi sampai dengan tuntutan mereka terpenuhi. Pada 20 Mei mendatang, pihaknya merencakan bergerak ke Jakarta. Guna menyampaikan aspirasi kepada Presiden RI Joko Widodo.
“Kami akan mengadu kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, dan sebelumnya kami sudah melakukan pada 12 April kemarin. Kami sudah melakukan aksi damai yang diikuti oleh 3500 dari seluruh indonesia. Tapi, sampai dengan saat ini itu belum ada realisasi. Makanya itu, kami bergerak lagi. Rencanya, pada Mei ini itu akan turun rekrutmen untuk keseluruhan. Makanya, kami akan bergerak lagi sampai 20 Mei itu akan kerahkan lagi di Jakarta. Kami akan menuntut sampai tuntutan kami dipenuhi,” terangnya.
Perlu diketahui, keseluruhan eks PNPM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan jumlahnya mencapai 227 orang.
Untuk itu, pihaknya mendorong Pemprov Sumsel memberikan dukungan penolakan rekruitmen ulang bagi eks PNPM. Kemeterian Desa, PDT dan Transmigrasi segera mencabut Surat Dirjen Kemendes No 749/DPPMD/III/2016 perihak kontrak kerja tenaga pendamping, TA karena diskrimatif, pendamping desa lama dikontrak 2 bulan, sedangkan pendamping desa hasil rekrutmen 2016 dikontrak 9 bulan.‎ (AD)