MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Memberikan sosialisasi tentang hak perempuan dan anak kepada seluruh masyarakat merupakan salah satu upaya dalam meredam tingkat kekerasan yang terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Kalteng, Endang Kusriatun. Endang saat diwawancarai MENARAnews menjelaskan jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan memang terjadi peningkatan akhir-akhir ini.
“Tahun 2017 kita akan menyusun program kerja kritis, apalagi Pak Gubernur Kalteng (Sugianto Sabran.red) sudah menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan menjadi program prioritas,” ujar Endang di Aula Jaya Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (26/05/2016).
Dia berharap dengan disusunnya strategi kerja di tahun 2017 nanti, Pemerintah Provinsi Kalteng mampu membantu secara finanial melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena menurutnya program tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan anggaran.
Yang jelas, ujarnya lagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Kalteng mampu memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Kalau bisa, Kata Endang, kedepan akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas).
“Memang kebanyakan kekerasan terhadap anak adalah berupa pelecehan seksual. Kedepanya kita bikin Satgas di tingkat kelurahan yang dinilai daerah rawan kekerasan. Kita juga sudah mengadakan MoU dengan tim penggerak PKK se Kalimantan Tengah untuk menindaklanjutinya, kalau tidak ada Satgas ini peningkatannya luar biasa,” pungkas Endang lebih dalam.
Kembali dijelaskan, memang sejauh ini pihaknya masih belum melakukan pemetaan tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap kekerasan. Kendati demikian instansi tersebut sudah melakukan pemetaan di Kota Palangka Raya.
“Salah satu contoh daerah rawan kekerasan berdasarkan hasil penilaian kami di daerah Kelurahan Palangka. Kalau 2016 saya belum hapal angkanya, tapi angka di tahun 2015 kekerasan yang terjadi berdasarkan hasil laporan dari 7 Kabupaten sebanyak 137 kasus kekerasan terhadap anak,” papar Endang kembali.
Lebih lanjut lagi dirinya menjelaskan, angka tersebut belum merupakan angka pasti dalam artian, pungkasnya, angka kekerasan baik terhadap anak atau perempuan bisa saja meningkat atau lebih besar dari angka yang sudah dilaporkan.
Jika Pemerintah Pusat menyatakan Indonesia darurat Narkoba, maka menurut Endang Indonesia juga sedang mengalami darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Disinggung adanya kejadian pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun), Endang menjelaskan, hal itu sudah ditangani dengan cepat.
“Kejadian pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kotawaringin Barat, kita sudah membentuk tim di dalamnya ada Psikiater, Psikolog, dan lainya. Kita dampingi, kebutuhan klien danSatgas yang dibentuk dari tim PKK yang ada di setiap kelurahan nantinya akan menjadi posko perlindungan perempuan dan anak. Kita sangat setuju dengan adanya hukuman kebiri pada pelaku pelecehan seksual atau pemerkosaan,” pungkas Endang mengakhiri
Sekedar mengingatkan, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutanya pada acara serah terima jabatan mengatakan, akhir-akhir ini dirinya sering mendengar berita di media massa, kasus kekerasan pemerkosaan terhadap anak sering terjadi.
“Pemerkosaan yang dilakukan di bawah umur, bahkan pelakunya oleh guru ngajinya sendiri. Saya berpesan kepada seluruh guru, orang tua murid di rumah, jika anak berada di dalam jam pelajaran atau jam sekolah, tugas gurulah untuk mengajar dan mendidik anak tentang moral, dan ketika dia di rumah, maka tugas orang tualah yang mendidik anak, jangan juga sepenuhnya diserahkan kepada guru untuk mendidik,” tutupnya. (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.
{loadposition media-right}