spot_img

Birokarasi Kota Tual Yang Tidak Sehat

MENARAnews, Ambon (Maluku) – Ketua Komisi A DPRD Kota Tual Ir Jacob Silubun kepada Menra News di Ambon (22/5/2016) mendesak Walikota baru Adam Rahayaan bisa memastikan agar visi dan misi itu bisa terjawab terkait dengan penatalayanan birokrasi di Pemerintahan Kota Tual.Secarah aturan UU yang berlaku wakil walikota Adam Rahayaan akan segarah menjadi walikota Tual mengatikan walikota Sebelumya almarhum Drs. Hi. M.M. TAMHER , yang meninggal dunia proses kepemimpinanya .

“Maka dengan itu pada hari 23 mei 2016 Adam Rahayaan akan menjadi Walikota Tual, untuk itu Adam Rahayaan harus segarah melakukan evalusi pada setiap SKPD yang ada di Kota Tual. Dengan kinerja pemerintahan yang lemah dan kacau maka akan mengakibatkan, sistim roda pemerinthan buruk bagi pemeritahan,” Cetusnya

Silubun, yang juga Seketaris DPC Gerindra ini menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan ada dua unsur menurut Udang-Udang (UU) yaitu kepalah daerah dan DPRD. Pemerinthan itu lahir dari sebab akibat karena ada rakyat, kerena ada rakyat maka harus ada pemerintahan dan kemudian ada kepalah daerah dan ada DPRD yang dipilih oleh rakyat, maka kita sebut sebagai pemerinthan rakyat.

“Maka dengan itu walikota Adam Rahayaan harus segerah mengevaluasi setiap pimpinan SKPD yang ada di Kota Tual, kalau pimpinan SKPD lemah dalam SDM atau tidak menjawab kebutuhan SKPD atau badan dinas yang ada maka harus segerah di copot dari jabatnya,” Ujaranya

Mantan Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini juga menyampaikan bahwa program yang di mimpikan agar pemerintahan berjalan dengan baik maka aparatur birokrasinya harus berja dengan baik, kalau aparatur birokrasinya tidak berkerja dengan baik maka pemerintahan Kota Tual akan berjalan tidak sehat.

“Jangan samapai progamnya besar dan dari sisi adminitrasi dilihat secarah baik namun dalam kenyataan pada pelayanan publik masyarakat tidak mendapat dampak apa-apa ini berati sama saja pemerintahan itu mengalami ketimpangan.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Hendrik Watubun Wakil Ketua DPC Kota Tual dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan bahwa dengan mencermati terkait dengan pelantikan walikota Tual yang akan dilantik pada taggal 23 besok. PDI Perjuangan tetap mendukung penuh untuk pelantikan yang akan dilaksanakan.

Sebagai politisi di Kota Tual, maka saya memilki kecendrungan yang sama mendukung DPRD terkait dengan mendorong agar pemerintahan yang di pimpin oleh walikota Tual Adam Rahayaan, harus segerah melakukan evaluasi kepada kinerja birokrasi disetiap SKPD yang ada di Kota Tual.

Mantan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menyampaikan bahwa dalam catatan kami dari 11 kabupaten Kota yang ada di Maluku, birokarasi yang ada di Kota Tual tersandung dengan kasus korupsi dan hal yang buruk itu Kota Tual mendapat peringkat yang pertama. Untuk itu walikota Adam Rahayaan mempunyai tanggung jawab sangat berat untuk segarah melakukan penyegaran birokrasi di setiap SKPD yang ada di Kota Tual.

“Solusinya adala menempatakan setiap kepala SKPD itu harus sesuai dengan profesi berdasarakan kopentensi dan sumebradaya yang dimiliki,sehinga dalam melakukan tugas-tugas pelayanan pemerintahan atau pelayanan publik itu tidak ceroboh untuk hal-hal yang berbaur korupsi,” Tegasnya

Menurutnya bahwa dengan hal-hal itu terkait dengan kapasitas dan kemapuan serta moral itu harus menjadi hal utama untuk tegaskan pada setiap aparatur birokrasi dan pimpinan SKPD di Kota Tual,maka dengan hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik buat masyrakat bisa berjalan sinerji dengan keinginan masyarakat Kota Tual.

“PDI Perjuangan bersikap felksibel dalam memantau melihat kinerja pemerintahan Kota Tual, kalau ada yang salah dan keliru maka PDI Perjuangan akan melakukan kritik yang baik, dan kalau pemerintahan itu sehat dan baik maka perlu untuk memberikab aprisiasi,” Jelasnya

Dia juaga menambahakan bahwa kepada walikota Tual Adam Rahayaan untuk segerah mengayomi semua elemn masyarakat yang ada di Kota Tual dan melakukan komonikasi yang sehat kepada seluruh partai-partai politik yang ada di kota tual, tidak memilah dan menimbang terhadap partai-partai politik . dengan itu pula maka terkait dengan menyangkut soal kebutuhan komonikasi politik demi mejalakan pemerintahan Kota Tual akan dikawal secara bersama.(RM)

{loadposition media-right}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles