MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dari 355 Perusahaan Besar Swasta (PBS) bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalteng, ternyata baru 19 diantaranya yang memiliki sertifikat standar nasional minyak sawit atau Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Hal ini berdasarkan data Direktur Jenderal Kementeria Pertanian RI.
Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran pada Kementrian Pertanian RI Dedi Junaidi diwawancarai usai kegiatan Koordinasi dan Supervisi Perkebunan Sawit, Kamis (12/05/2016) di Hotel Aquarius Boutique Palangka Raya menjelaskan maksimal pada tahun 2017 seluruh perusahaan diminta mengurus ISPOnya sehingga dapat bersaing di pasar dunia. Jika hal tersebut tidak terpenuhi kata Dedi, perusahaan yang bersangkutan tidak boleh mengekspor hasil perkebunannya.
Berdasarkan Permentan No.11 Tahun 2015, ungkap Dedi ke 19 perusahaan yang telah mengurus ISPO, memiliki luasan lahan sekitar 200.873,83 Ha dan menghasilkan minyak atau Crude Palm Oil (CPO) pertahun mencapai 1.058.838,94 ton.
“Ini sudah cukup baik kalau ada beberapa pemegang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) memiliki sertifikat ISPO. Memang setiap perusahaan wajib memiliki sertifikat ISPO dan ini sudah diberitahukan Oktober tahun lalu,” ujar Junaidi diwawancarai MENARAnews.
Dia mengaku memang saat ini perusahaan yang belum memiliki ISPO sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian. Sementara, dirinya memprediksi sertifikat ISPO itu kemungkinan besar kedepannya akan diberlakukan untuk perkebunan masyarakat.
“Suatu saat bisa saja regulasi tersebut diterapkan kepada perkebunan mandiri atau masyarakat. Terkait strategi sawit, kita menyusun Pilot Project dengan UNDP ( United Nations Development Programs.red) yang tujuannya memberikan bantuan bibit unggul atau sertifikasi kepada perkebunan mandiri,” ujarnya.
Sampai dengan sekarang bantuan tersebut ujarnya lagi, baru di tiga provinsi di Indonesia yakni Provisi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Barat. Dia berharap hal ini dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat dalam mengolah pertaniannya bahkan memperoleh sertifikasi ISPO dari perkebunan rakyat.
Memang secara teknis perolehan dan persyaratan sertifikat ISPO milik perkebunan masyarakat atau swadaya tidak sama dengan perusahaan perkebunan sawit dan harapan Pemerintah, Indonesia mampu mengolah Pilot Project tanpa bantuan dari negara luar.
“Ya kita berharap ke depan ada solusi terkait persoalan ini, jangan sampai masyarakat yang lama bermukim di salah satu lahan terusir karena permasalahan regulasi. Sesuai amanat undang-undang, bagaimana sumber daya alam itu dipergunakan dan diolah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” papar Junaidi menambahkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Rawing Rambang menyampaikan hal yang sama, kebijakan nasional terkait ISPO untuk perkebunan masyarakat atau mandiri mempunyai regulasi tersendiri.
“Mungkin ada ketentuan lain untuk perkebunan masyarakat. Kalau perusahaan mutlak harus memiliki sertifikat ISPO, tapi masalahnya sekarang perkebunan masyarakat kebanyakan berada di kawasan hutan dan ini nanti menjadi agenda tersendiri bagi Pemerintah,” jelas Rawing.
Dia menepis adanya tudingan, selama ini Pemerintah dinilai kurang memperhatikan sejumlah petani seperti pemberian bibit unggul dan sebagainya. menurut Rawing Pemerintah sudah memberikan bantuan tapi tentunya ada prioritas dengan alasan anggaran yang terbatas.
“Memang hampir semua masyarakat meminta bibit ke Pemerintah Daerah, tapi anggaran kita terbatas, misalnya anggaran kita diprioritaskan ke infrastruktur misalnya. Seandainya saja Dinas Perkebunan dikasih anggaran Rp. 80 Miliar sementara anggaran yang tersedia hanya Rp. 28 Miliar itu untuk seluruh kabupaten/kota seKalteng,” tutupnya.
Adapun 19 perusahaan di wilayah Kalteng yang sudah memiliki sertifikat ISPO yakni, PT. Gunung Sejahtera Dua Indah (Kab. Kobar), PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi (Kab.Kobar), PT.Sawit Sumbermas Sarana (Kab.Kobar), PT.Kalimantan Sawit Kusuma (Kab.Sukamara),PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (Kab.Seruyan), PT.Suryaindah Nusantarapagi (Kab.Kobar), PT.Karya Makmur Bahagia (Kab.Kotim), PT.Indotruba Tengah (Kab.Kobar), PT.Gunung Sejahtera Puti Persona (Kab.Kobar), PT.Gamereksa Mekarsari (Kab.Lamandau).
PT.Teguh Sempurna (Kab.Seruyan), PT.Bangun Jaya Alam Permai (Kab.Kobar), PT.Agro Indomas (Kab.Kotim, Seruyan, Kobar), PT.Hamparan Masawit Bangun Persada (Kab.Seruyan), PT.Tapian Nadenggan (PKS Hanau) (Kab.Seruyan), PT.First Lamandau (Kab.Lamandau), PT.Sungai Rangit (Kab.Sukamara) dan PT.Kridatama Lancar (Kab.Kotim). (Arliandie)
Editor : Raudhatul N.