MENARAnews, Medan (Sumut) – Aliansi Kami Bersama Kabar Dwi Warna (KABAR DW) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Majestyk, Jl. Gatot Subroto, Medan, Kamis (19/5/2016). Aksi digelar untuk mendesak Kapolda Sumut menangkap pengelola kawasan Air Terjun Dwi Warna yang dianggap ilegal.
Dalam spanduk yang dibawa, mereka menuntut agar Immanuel alias Noel dan Herman Naibaho DKK harus bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan belasan orang tersebut. Dalam orasi dan teatrikal yang mereka tampilkan, massa mengungkap adanya praktik pungli yang dilakukan Herman dan Noel bagi pengunjung yang datang ke Air Terjun Dwi Warna.
Pimpinan aksi Bayu Subronto juga mengatakan ada dugaan penebangan ilegal di hutan sibolangit.
“Masuk ke dalam kawasan tersebut dikenakan retribusi sebesar Rp25.000 per orang, dan dikutip oleh Noel dkk dan di tengah perjalanan dikutip lagi biaya Rp5.000 oleh Herman Naibaho dan anggotanya,” ujar Bayu.
Sudah menjadi rahasia umum kalau ingin memasuki kawasan tersebut harus membayar sejumlah uang. Massa juga mengatakan, Pemkab Deli Serdang juga tak pernah membuat Perda tentang pengutipan di kawasan Air Terjun Dwi Warna.
Menurut massa, dengan retribusi itu seharusnya kondisi jalan setapak sudah ada jembatan penyeberangan yang memadai, alarm pendeteksi bencana, alat kelengkapan tanggap darurat, alat sinyal komunikasi, tong sampah serta pendidikan bagi ranger-ranger.
“Tidak seperti saat ini, penunjuk jalan hanya botol minuman mineral yang diikat di pohon dan ranger hanya dilengkapi tali tambang,” sesal mereka.
Atas dasar itu, Kabar DW juga meminta Kapolda Sumut memeriksa dan menahan Muspika dan Muspida Deli Serdang, yang diduga turut menikmati aliran dana retribusi ilegal tersebut.
“Serta kepada Gubernur Sumut agar mencopot Kadis Kehutanan Pemprovsu dan Kepala BBKSDA karena telah lalai dalam gundulnya hutan di kawasan air terjun Dwi Warna,” pungkasnya. (Yug)
{adselite}