MENARAnews, Ambon (Maluku) – Hendrik Watubun, Wakil ketua Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kepada menaranews di Ambon (31/5) mempertanyakan tindakan Polres Pulau Ambon dan PP Lease yang membatasi dan membubarkan aksi demo yang dikukan oleh adik-adik GMNI kemarin (30/5).
Dirinya menyampaikan bahwa terkait dengan demo yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada dan perudang-undangan. Seharusnya tugas polisi untuk menjaga keamana, dan aksi damai atau demo yang dilakukan itu sah-sah saja sesuai dengan penjelasan udang-undang Republik Indonesia no. 9 tahun 1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.
Ia menyatakan GMNI adalah sebuah oraganisasi yang sah dan memeliki badan hukum dan sruktural yang dari nasional sampai ke daerah. GMNI juga adalah oraganisasi kepemudaan yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat serta mengkritisi kegenjalan yang terjadi di Negara maupun di daerah. GMNI juga bertanggung jawab mengawal kepentingan Negara Republik Indonesia.
“Kami ingin mengetahui kejelasannya kenapa demo yang dilukan adik-adik GMNI dibubarkan, demo atau aksi damai itu tidak merusak fasilitas umum. Untuk ketahuan Kepolisan bahwa GMNi bukan oraganisasi terlarang, dan GMNI memiliki garis oraganisasi secara nasional dan sruktural persedium namanya. kami sangat menyesali tindakan yang lakukan oleh pihak kepolisan teradap aksi demo adik-adik mahasiswa GMNI,” sesalnya
“GMNI melakukan aksi demotrasi itu bagian dari mengkritik kegajalan hukum dalam penanganan segudangg kasus korupsi di daerah Maluku. Kepolisian seharusnya jelih dalam menanggapi hal ini dengan baik. Menjadi pertanyaanya apakah kepolisaian melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah korupsi,” Ketusnya
“Dengan kehadiran jaksa agung di Ambon dan disambut dengan aksi demo masalahnya di mana dan tidak ada berlebbihan. Dengan akssi demo yang dilakukan oleh GMNI agar kedatangan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo bisa mengetahui sejau mana penanganan kasus kasus korupsi di Maluku ini. Jaksa agung datang ke Ambon Maluku untuk mengetahui tentang sejumlah kasus-kasus tersebut bukan datang tebar pesona buat pejabat-pejabat,” tegasnya. (RM)