MENARAnews, Jayapura (Papua) – Ketua Fraksi Hanura, Yan Peremenas Mandenas menyatakan penertiban dan penggeledahan minuman keras secara arogan yang dilakukan Gubernur Papua bisa menimbulkan konflik.
“Langkah – langkah penertiban dengan melibatkan satgas Papeda sudah berlebihan dan sudah menjuruske konflik. Itu sudah melampau langkah batas kewenangan dia. Sebab pengawasan dan pengendalian miras menjadi kewangan kabupaten kota dan gubernur tidak punya kewenangan,” kata Yan Mendenas, Selasa (12/4/2016).
Menurut Yan, tindakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua dapat menimbulkan konflik, sebab tindakan penggeledahan minuman keras dengan melibatkan Satgas Papeda. Sehingga pendekatan pemerintah Satpol PP dan satgas Papeda harus dihentikan.
“Itu hanya tindakan emosinal politik. Pemerintah tidak menjalankan prosedur dan proteksi untuk meredam lajunya miras ilegel di Papua,” ucapnya.
Terkait miras, Kat Yan harus meminta pemerintah Provinsi Papua hanya melakukan pengawasan, untuk melakukan tindakan hanya boleh dilakukan dengan mendorong bupati dan walikota untuk melakukan penertiban dengan prosedur dan tata etika yang baik.
“Ini yang perlu dikedepan bukan tindakan arogansi yang mempengaruhi investasi suatu wilayah. Arogan bukan tindakan yang mendidik,” kata Yan.
Ia juga mengatakan tindakan pelarangan miras di Kota Jayapura dinilai tidak akan efektif. Ia mencontohkan bahwa pelarangan miras sudah pernah diterapkan di Manokwari Papua Barat.
“Perda seperti ini pernah diterapkan di Manokwari dengan adanya perda malah minuman legal dan oplosan terus masuk di Manokwari tanpa bisa dikendalikan,” ucap Yan.
Ia menambahkan harusnya pelarangan miras dilakukan kajian terlebih dahulu sehingga perda yang diterapkan pemerintah tidak berbenturan dengan undang – undang secara nasional.
“Perda yang ditetapkan tidak sinkron dengan undang-undang yang berlaku secara nasional. Harusnya sinkron sehingga bisa dilakukan pengawasan dan pengendalaian,” tambah Yan. (Surya)
{adselite}