MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Meski tanpa mengantongi izin dan tak melakukan pemberitahuan untuk menggelar aksi unjuk rasa, ratusan mahasiswa Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Pemprov Sumsel tetap menyambangi gedung DPRD Sumsel, kemarin (14/4) guna menyampaikan aspirasi terkait UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menjadikan status kelembagaan AKL sebagai pendidikan kesehatan milik Pemda tidak memiliki landasan hukum yang telah berlaku saat ini.
Diungkapkan para AKL tersebut, hal itu akan berdampak terancamnya para calon alumni ditolak ketika memasuki dunia kerja secara administratif apabila kejelasan status tersebut tidak segera ditanggulangi. Belum lagi atas persoalan ini, Ombudsman RI telah memberikan solusi dengan rumusan yang tertuang dalam surat nomor 046/ORI-SRT/I/2016 yakni mengalihkan lembaga pendidikan tinggi kesehatan milik Pemda kepada Kemenristekdikti dengan menggabungkannya alias (merger) ke salah satu PTN di daerah tersebut.
“Dengan permasalahan itu kami selaku mahasiswa Akademi Kesehatan Lingkungan menuntut penyelesaian masalah yang terjadi di kampus kami, dengan merger dengan Universitas Sriwijaya,” ungkap Koodinator aksi (Korak), Saparyanto, saat menyampaikan orasinya.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu tidak dibubarkan pihak kepolisian karena melihat Mahasiswa yang mayoritas perempuan.
Sambil dipandu Koordinator Aksi, Saparyanto, mahasiswa merangsek naik ke atas tangga akses menuju ruang rapatparipurna meminta anggota dewan menemui mereka. Dan Kapolsek IB 1 Kompol G Sinaga masih mentolerir ketidaktahuan mahasiswa yang tidak mengetahui prosedur aksi demo.
“Tadi ada perwakilan kalian baru memberitahukan. Silahkan menyampaikan aspirasi, tapi aturannya harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ini karena saya lihat mayoritas wanita dan terpelajar. Saya pertimbangkan itu. Namun saya minta tertib. Saya berkoordinasi dengan pihak dewan. Ini jadi pembelajaran. Saya tidak ingin rekan-rekan unjukrasa tanpa pemberitahuan 2-3 hari sebelumnya. Jangan merangsek masuk ke dalam,” kata Kapolsek di lokasi.
Setelah usai melakukan orasinya, para pendemo langsung disambut oleh Anggota Komisi V, Rizal Kenedy, Mardiansyah, Askweni, Hasbi Hasidiqi dan Nurwati Wahab.
“Komisi V akan menindaklanjuti persoalan ini dengan mendatangi Kemenristekdikti dan Kemenkes,” ucap Rizal Kenedy.
Dirinya juga menambahkan pihaknya akan mencari solusi kepada kampus mana merger dilakukan.
“Kampus Negeri di Sumsel ini ada dua, Poltekes dan Unsri, kita akan koordinasikan nasib adik-adik ini agar bisa marger ke salah satu kampus ini,” tandasnya. (AD)