MENARAnews, Jayapura (Papua) – Sudah satu tahun lebih kasus Paniai berdarah tepatnya 8 Desember 2014 lalu berjalan. Hingga saat ini, belum ada titik terang. Hal ini perlu di ingat kembali karena sudah mendapat perhatian dari Presiden Jokowi, tapi sampai saat ini belum juga terungkap siapa pelakunya.
Bahwa Kepala Negara sudah berjanji dan prihatin atas kasus Paniai pada 27 Desember 2015 pada saat perayaan Natal bersama di Papua dan beliau menyatakan berempati atas kasus ini.
“Kasus ini telah mendapat perhatian dari bapak Presiden Joko Widodo yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat Papua pada saat Natal Nasional yang diselenggarakan di Stadion Mandala Jayapura pada 27 Desember 2014 lalu,” kata Penehas Lokbere kordinator SKP HAM Papua, saat menggelar jumpa pers di kantor KontraS Padang bulan, Jumat (08/04/2016).
Dikatakan, kami akan menanyakan komitmen presiden untuk menyelesaikan kasus ini karena sudah mengulur waktu dan takutnya Komisioner Komnas Ham akan diganti di tahun 2017 dan saya khawatir kasus ini ngambang atau terbengkalai dan perlu adanya penekanan kepada pihak TNI/Polri dan pihak komnas Ham agar mau memberikan penjelasan kepada Tim Ad Hoc dari Komnas Ham.
“Ia kasus inikan sudah setahun lebih, jadi kami minta presiden untuk berkomitmen sebelum Komisioner Komnas Ham di ganti, jangan sampai kausus ngambang atau terbengkalai,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Akademisi Uncen Marinus Young mengatakan, “saya berharap agar Pak Luhut secepatnya menyelesaikan kasus paniai berdarah dan saya apresiasi atas sikap beliau, tetapi penyelesaian kasus Paniai secara non yudisial harus berkoordinasi dengan kami dan lembaga Ham yang ada di Papua harus terus dilibatkan guna penuntasan kasus ini dan secara rekonsiliasi dan secara gamblang mengungkapkan kebenaran dan jika tidak bisa terungkap berarti sama saja dengan menutup kasus ini.” ungkapnya.
“Saya harapkan agar kasus Paniai harus segera diselesaikan dengan melibatkan lembaga ham yang ada di papua, seperti SKP Ham dan Kontras guna penuntasan kasus ini,” tambahnya.
Dikatakan, Perlu adanya tim pencari fakta dari luar negeri dan bekerja sama dengan tim Komnas Ham RI dimana akan mendapatkan rasa keadilan bagi kami orang Papua.
“Ia perlu kerja sama tim pencari fakta dari luar negeri dan beķerjasama dengan tim Komnas ham RI agar tidak ada rasa kecurigaan,” katanya.
Jhon Gobay ketua dewan adat Paniai mengatakan, Keluarga korban sampai hari ini masih menunggu penyelesaian kasus pelanggaran Ham terhadap 4 siswa korban di Paniai. Kasus ini saya lihat seperti bola yang dilemparkan antara Tentara dan Polisi serta pihak Angkatan Udara dan jika Indonesia tidak bisa membuka kasus ini tidak mungkin akan merusak citra negara dan kami anggap negara telah berhasil menyelesaikan kasus ini secara baik di mata dunia, dan jika belum diungkap secara internasional maka Indonesia dianggap jelek di mata internasional.
“Saya melihat kasus ini seperti bola yang di lemparkan tentara dan polisi serta pihak angkatan udara. Jika negara ini tidak bisa menyelesaikan kasus ini secara baik, maka Indonesia dianggap jelek di mata internasional,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan, Masalah ini jika semakin dibiarkan maka akan berkembang dan orang Papua akan terus berteriak tentang pelanggaran Ham dan jika meneriakan kasus Ham tsb tidak ditanggapi maka Indonesia akan dianggap turun di mata dunia. Keluarga Korban di Paniai masih menunggu kerja konkrit dan masalah empati belum bisa menyelasikan kasus Pania.
“Kami siap membantu menyelesaikan kasus ini dan kami siap bekerja sama dengan institusi lainya guna mengungkap kasus ini,” ucapnya.(Surya).
{adselite}