MENARAnews, Jambi – Pasca terpilihnya Romahurmuziy (Romy) sebagai Ketum PPP pada Muktamar Islah belum lama ini, kepengurusan partai berlambang kakbah yang diketuai Evi Suherman di Jambi akan segera berkoordinasi ke Kesbangpol Provinsi Jambi terkait pencairan dana Bantuan Parpol (Banpol).
Seperti diketahui, pihak Kesbangpol menahan dana Banpol untuk dua partai, yakni Golkar dan PPP. Penahanan dana yang menjadi hak partai tersebut lantaran kedua parpol masih dilanda koflik dualisme kepengurusan. Dana itupun akan dicairkan jika kedua partai sudah melakukan islah atau berdamai antar kedua kubu yang berselisih dengan SK Kemenkumham.
Ketua DPW PPP Provinsi Jambi, Evi Suherman mengatakan, setelah berakhirnya konflik di tubuh partainya yang ditandai dengan Muktamar Islah baru-baru ini, ia akan segera berkoordinasi dengan pihak Kesbangpol untuk proses pencairan dana Banpol yang sempat tertunda akibat adanya dualism partai.
“Segera akan kita koordinasi dengan pihak Kesbangpol terkait dan Banpol untuk PPP, baik itu DPW maupun untuk DPC-DPC,” ujarnya, kemarin.
Diakuinya jika dana Banpol tersebut sempat ditahan Kesbangpol lantaran adanya dualisme kepengurusan, namun setelah muktamar islah dilakukan antar kedua kubu yakni Djan Faridz dan Romahurmuziy, ia yakin persoalan Banpol itu bisa diselesaikan.
“Tinggal menunggu SK Menkumham, jika sudah keluar kita langsung berkoodinasi dengan Kesbangpol untuk proses pencairan,” jelasnya.
Kapan SK akan diterbitkan? Evi mengatakan, saat ini nama-nama kepengurusan sudah diajukan ke Kemenkumham, tinggal lagi proses di kementerian untuk segera ditandatangani oleh Menkumham.
“Berkas sudah di Kemenkumham, paling sekitar 14 hari ke depan sudah ada SKnya. Dan kita akan langsung koordinasi dengan Kesbangpol,” sebutnya.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, Ali Dasril mengatakan dana Parpol itu sendiri mempunyai aturan dan mekanismenya. Menurutnya, dana yang seharusnya menjadi hak Parpol tersebut belum dicairkan karena adanya dualisme yang kini belum kunjung tuntas di tubuh internal PPP.
“Mereka (PPP) belum menyampaikan permintaan sampai detik ini. Yang terpenting saat ini asal sesuai dan mekanisme,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, selagi PPP belum menyelesaikan persoalan internal mereka, maka pihaknya tidak akan mengeluarkan dana tersebut. Karena hal ini persoalan aturan.
“Tidak ada kepentingan kita menahan. Untuk apa kita dana itu, tapi ini kan mengenai aturan,” katanya lagi.
Dirinya menyebutkan sebelum adanya hitam di atas putih yakni inkrah antara kedua kubu maka pihaknya tetap tak bisa mengeluarkan dana tersebut. Tidak hanya PPP, perlakuan ini juga dilakukan kepada Partai Golkar.
“Harus ada hitam di atas putih dulu. Termasuk Golkar. Dana itu tetap ada tidak bakal hilang,” tegasnya.(GWA)
{adselite}