spot_img

Ribuan Rakyat Turun ke Jalan Dukung ULMWP ke MSG

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Ribuan rakyat Papua Barat turun ke jalan, mereka menggelar aksi demonstrasi yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk mendukung United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) masuk menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG), Rabu (13/4/2016).

“Rakyat Papua hari ini secara penuh mendukung ULMWP menjadi anggota MSG,” kata Ketua Umum KNPB Pusat, Victor Yeimo saat di temui di selah-selah kegiatan.

Dikatakan, Hari ini 13 Mei 2016 kami bangsa Papua di teritori West Papua dengan penuh kesadaran menyampaikan bahwa teritori west Papua adalah bagian dari rumpun melanesia yang sedang berjuang menentukan nasib sendiri. Karena itu kami berhibah melalui wakil resmi perjuangan kami ULMWP untuk menjadi anggota penuh organisasi sub regional yaitu MSG. Dengan demikian kami menyatakan organisasi bentukan Jakarta Melanesia Indonesia (Melindo) sebagai organisasi yang tidak mewakili kami rakyat west Papua sehingga kami menolak dengan tegas tawaran menjadi anggota penuh MSG.

“Kami menyatakan organisasi bentukan Jakarta, yakni Melanesian Indonesia (Melindo) sebagai organisasi yang tidak mewakili kami rakyat West Papua, sehingga kami menolak dengan tegas tawarannya menjadi anggota penuh di MSG,” lanjut Victor Yeimo.

Lebih lanjut dikatakan, kami menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa hari ini kami sangat membutuhkan kekuatan yang dapat mendampingi suara rakyat west Papua untuk menentukan hak penentuan nasib sendiri melalui referendum yang jujur, adil demokratis damai dan final sebab telah jelas dan terbukti bahwa penentuan pendapat PEPERA tahun 1969 adalah suatu rekayasa dimana orang Papua tidak diberi hak politik untuk menentukan status politiknya.

Kami minta dukungan seluruh dunia untuk mendukung seruan referendum yang akan dimulai dalam pertemuan di London 3 Mei 2016.

“Hari ini kami butuh kekuatan yang dapat mendampingi suara rakyat west Papua untuk menentukan nasib sendiri. Sebab, telah jelas dan terbukti bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 adalah suatu rekayasa. Dimana orang Papua tidak diberi hak politik untuk menentukan status politiknya,” jelasnya (Surya).

{adselite}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,036PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles