MENARAnews, Medan (Sumut) – Pembangunan megaproyek Podomoro City Deli yang masih berlanjut hingga saat ini diduga sarat dengan pelanggaran terkhusus dalam perizinan dari Pemerintah Kota Medan.
Pegiat dan aktivis antikorupsi Kota Medan, Saharuddin mengatakan terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan selama pembangunan hunian mewah terpadu tersebut.
“Kita mencium adanya aktivitas suap menyuap antara pengembang Podomoro Deli City ini dengan Pemko Medan, untuk itu Kita akan melakukan investigasi secara mendalam,”ujarnya dalam diskusi terbuka yang diadakan di Amaliun Foodcourt Medan, Jumat (15/4/16) pukul 16.00 WIB.
Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (Gerbraksu) itu juga menilai adanya konspirasi antara Pemko Medan terkhusus Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) yang memiliki akses kedalam dengan pihak manajemen Podomoro City Deli.
Sejak dikeluarkan pada  24 Maret 2015, informasi terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terkesan ditutup-tutupi oleh Pemko Medan. Anehnya, operasional proyek sudah berjalan sejak tahun 2014.
Lebih lanjut, informasi terkait kasus tewasnya 25 orang pekerja di areal juga tidak terbuka atau ditutup-tutupi.
“Sama halnya Bangunan Masjid yang sebelumnya berada di eks Deli Plaza tidak diketahui nasibnya, apakah dipindahkan, jika dipindahkan kemana posisinya,” tambahnya.
Saat ini Gerbraksu sedang mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Podomoro City Deli dan Pemko Medan untuk dijadikan alat menggugat kedua pihak melalui jalur hukum.
Beberapa pihak yang diundang dalam diskusi tersebut sebagai narasumber untuk memberikan klarifikasi tampak tidak memenuhi undangan, diantaranya DPRD Sumut, Kejati Sumut, Kepala TVRI Sumut, DPRD Medan, Pemko Medan dan Manajemen Podomoro.
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, Kesatuan Bangso Batak Indonesia (KBBI) beserta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang peduli dengan kasus tersebut.
Beberapa waktu lalu, pihak TVRI Sumut juga banyak melakukan aksi yang mempersoalkan terhalangnya alat pemancar sehingga tidak bisa menyiarkan berita secara langsung dan menyebabkan kerugian bagi TVRI dan masyarakat Sumut secara khusus. (Ded)
{adselite}