MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Guru-Guru yang berada Kabupaten/Kota diwilayah Kalteng tidak perlu khuwatir tentang adanya peralihan kewenangan sektor pendidikan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Akhir Oktober 2016 nanti, pasalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalteng memastikan tunjangan daerah dan tunjangan fungsional Guru SMA dan Sederajat di Kabupaten/Kota disesuaikan dengan besaran Tunjangan Provinsi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalteng Herson B.Aden mengatakan, tunjangan fungsional dan Tunjangan Daerah sudah diatur oleh masih-masih Daerah baik dari Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan APBD.
“Kalau guru-guru SMA nanti beralih ke Provinsi, berati tunjangan daerah harus disesuaikan dengan tunjangan Provinsi. Guru juga mendapatkan tunjangan fungsional yang sudah diatur oleh Pemerintah Pusat.” jelas Herson jum’at (08/04/2016) di ruang kerjanya kemarin.
Meski tunjangan daerah Kalteng masih jauh dari angka tunjangan daerah lain salah satu contoh di daerah Bekasi Jawa Barat, tunjangan eselon II sudah mencapai Rp.35 Juta. Sementara di Kalteng masih bekisar antara Rp.3 Juta sampai Rp.10 Juta.
Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kemampuan pendapatan APBD Kalteng yang masih kecil dibandingkan dengan Daerah atau Provinsi lain. Bahkan di Gorontalo aja katanya, tunjangan daerahnya sudah mencapai Rp.25 Juta.
“Kalau Provinsi Kalteng tunjangan daerah kita hanya Rp.12,5 Juta saja ini kecil. tunjangan IIa sekitar Rp. 3 Juta, IIb sekitar Rp.9 juta sekitar itu lah.” ujarnya menambahkan.
Tunjangan untuk guru tentunya berbeda dengan tunjangan pegawai struktural. tidak hanya mendapatkan tunjangan daerah, tapi guru juga mendapatkan tunjangan fungsional. oleh sebab itu, lanjut Herson. Mutu pendidikaan Guru lebih ditingkatkan belum lagi dengan adanya tunjangan sertifikasi.
Jika berbicara antara guru dengan pegawai, katanya, Guru lebih besar gajihnya dibandingkan dengan pegawai struktural di SKPD selain dari guru-guru yang sudah bersertifikasi.
“Untuk tata usaha tetap, karena mereka termasuk pegawai struktural di masing-masing sekolah. yang jelas ribuan guru yang berada di Kabupaten/Kota nantinya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalteng” tutupnya. (Arliandie)
Editor : HIdayat
{adselite}