MENARAnews, Ambon (Maluku) – Iwan Eipepa kepada menaranews melalui telepon seluler menyampaikan sebagai bagian dari generasi Kabupeten Maluku Barat Daya, pihaknya sangat menyesalkan perbuatan PT. Borneo Gemala Utama (PT GBU).
Mantan aktivis GMKI ini merasa tidak percaya bahwa 51 dos lempengan emas seberat 1.242 kg, yang berasal dari Desa Hila Kabupten MBD justru dapat dicegah pengirimannya oleh mahasiswa MBD yang ada di NTT. “Kami sangat heran dimana peran pemerintah daerah MBD,” ungkapnya.
“Bagaimana nasib yang harus dialami oleh Pulau Romang Kabupaten MBD? Seharusnya fungsi wilayah perbatasan bukan saja menjaga orang supaya tidak keluar-masuk negara tetangga, tetapi ada pengawasan setiap saat untuk berpatroli,” ujarnya lebih lanjut.
Masih dengan Eipepa, ”Apakah harus dibiarkan Pulau Romang yang kecil itu dieksplorasi. Seharusnya pemerintah daerah tidak biarkan eksplorasi yang dilakukan oleh PT GBU,” pungkasnya.
“Pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Povinsi Maluku dalam hal ini harus dengan segera menghentikan kegiatan eksloprasi yang dilakukan oleh PT GBU. Karena ini sangat merugikan kepentingan masyarakat Pulau Romang yang adalah daerah pesisir,” tegasnya.
“Sesuai dengan amanat undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pasal 5 menyebutkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan,pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Kerana ini demi kepentingan masyrakat yaitu generasi anak cucu Pulau Romang” jelasnya.
Saya cukup menyesal, dan saya berharap supuya tindakan ini brhenti sampai disini dan perhatian pemrintah daerah Kabupaten lebih intens. jangan hanya mengurusi politik dan sapa suka dan tidak suka, tetapi bagaimana menata pembanguan berbasis penigkatan hidup masyaraka dan local wisdom.
“Untuk itu juga kepada pemerintah provinsi Maluku harus melihat permaslahan ini, dan Dinas SDM Provinsi Maluku dengan segera mencabut ijin PT GBU. Karena ini justru merugikan masyrakat di Pulau Romang,” tutupnya. (RM)