MENARAnews, Palembang (Sumsel) – Menurut anggota dewan Sumsel pemekaran Sumsel Barat yang kini kembali muncul harus dilakukan kajian mendalam lagi. Berbagai faktor juga harus dipenuhi sebagai syarat mutlak dalam melakukan pemekaran tersebut, mulai dari jumlah Kecamatan yang ada, jumlah penduduk hingga sumber daya alam yang dihasilkan guna penunjang syarat pemasukan asli daerah.
Anggota DPRD Sumsel, Syaiful Padli secara pribadi setuju jika pemekaran apabila memang dilakukan guna pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jika telah memenuhi persyaratan kenapa tidak, saya setuju saja. banyak faktor yang harus di penuhi seperti wilayah geografis, jumlah kecamatan, jumlah penduduk hingga jumlah pemasukan asli daerah (PAD) jika dijadikan sebuah Kota, Kabupaten atau Provinsi, ” terangnya (17/4).
Persyaratan pemekaran sendiri salah satunya tertuang dalam undang undang nomor 23 tahun 2014. Seperti diketahui pemekaran Sumsel Barat hendak dilakukan enam Kabupaten Kota yakni Kabupaten Empat Lawang, Musi Rawas, Lahat Muratara, Kota Pagar Alam dan Lubuklinggau.
“Harus dikaji kembali terlebih dahulu ” ujar singkat politisi Golkar, Hasbi Hasadiki, yang juga merupakan anggota DPRD Sumsel.
Seperti diketahui, Presidium Pembentukan Provinsi Sumsel Barat dideklarasikan pada rapat presidium di Meeting Room Hotel Bukit Serelo Lahat, Kamis (14/4) sore.
Menurut Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Sumselbar Wahisun Wais Wahid yang juga tokoh dari Musirawas, semula ada 3 nama yang akan dipilih. Setelah berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat baik di Musirawas, Lahat, Empat Lawang, Lubuklinggau dan tokoh-tokoh Sumsel lainnya, akhirnya disepakati Sumsel Barat. Sengaja tidak menghilangkan nama Sumsel sebagai sejarah bagian dari provinsi ini.
Disebut Sumsel Barat, katanya, dikarenakan daerah yang ingin memekarkan diri itu merupakan wilayah Sumsel yang berada di bagian barat. Masyarakat Musirawas tidak ragu lagi untuk mendukung pembentukan provinsi baru ini.
“Harus kerja dan jangan kita hanya berwacana saja,” kata dia.
Wahisun juga mengharapkan agar Kabupaten Muaraenim dan PALI menjadi prioritas untuk bergabung dengan presidium. Keinginan pemekaran provinsi ini sudah dikomunikasikan pihaknya dengan DPR dan Kemendagri.
“Sekaranglah menjadi momentum pemekaran daerah yang harus kita manfaatkan,” tandasnya.
Perwakilan Lubuklinggau, Hendi Budiono yang mendapat kesempatan pertama untuk berbicara pada rapat itu. Ia mengemukakan, bagi para aktivis pergerakan di Kota Lubuklinggau tidak asing lagi dengan wacana provinsi baru ini.
Lubuklinggau siap memperjuangkan provinsi baru dan pihaknya sudah koordinasi dengan Pemkot dan DPRD Kota Lubuklinggau soal provinsi baru ini.
“Empat Lawang sangat mendukung dan sama -sama berjuang untuk terbentuknya provinsi ini,” kata Deli, Perwakilan Empat Lawang.
Sementara Perwakilan Kabupaten Lahat Firdaus Alamsyah mengemukakan, pembentukan provinsi ini sudah digagas sejak tahun 2007, namun sempat mandeg selama 7 tahun dan pada tahun 2015 keinginan ini muncul kembali, apalagi pemerintah pusat membuka kembali kesempatan untuk pemekaran daerah.
Begitupula dengan perwakilan Muratara, Suprano. Menurut Dia, kendati Muratara termasuk kabupaten baru akan tetapi pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan bupati, dan secara prinsip Muratara ikut dalam pemekaran ini.
Suprano mengemukakan, dengan pemekaran provinsi ini, maka akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, apalagi Muratara yang berada di ujung berbatasan dengan Provinsi Jambi tentu cukup jauh jika ingin berususan dengan ibukota provinsi di Palembang.
“Apalagi jika urusan tidak selesai dalam sehari maka harus menginap tentu memakai biaya, kalau ibukota provinsi lebih dekat maka akan lebih memudahkan semua urusan,” kata dia.
Hasil kesepakatan presidium itu, dideklarasikan para perwakilan kabupaten dan kota yang hadir berupa kesepakatan nama Provinsi Sumsel Barat meliputi enam wilayah awal kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel Barat meliputi enam wilayah awal kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan bagian barat, meliputi Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, Musirawas, Lubuklinggau, dan Muratara. Sedangkan dua daerah lainnya yakni Muaraenim dan PALI akan diminta ikut bergabung. (AD)