MENARAnews, Medan (Sumut) – PT. PLN (Persero) Regional Sumut akan membangun sejumlah proyek kelistrikan. Proyek ini dicanangkan untuk memperkuat sistem kelistrikan di Sumatera Utara. Namun pembangunan proyek memiliki hambatan dalam pembebasan lahan.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera Utara PLN Amir Rosidin. Rosidin menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki resiko dalam upaya pembebasan lahan.
“Tanah itu kan masih banyak yang terkendala sampai tujuh tahun, dan kita mohon dukungan dari kejaksaan agar bisa membantu kendala ini bisa diselesaikan bersama,” katanya pada kegiatan sosialisasi Tim Pengawal dan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P), Rabu (6/4/16).
Untuk itu, PLN akan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan program TP4P yang dicanangkan pemerintah. Program ini rencananya akan membangun infrastruktur kelistrikan sebesar 35.000 Megawatt di regional Sumatera. Transmisi yang akan dibangun panjangnya mencapai 23.217 Kilometer Sirkit (kms).
Pelibatan Kejari dalam pembangunan akan mewujudkan pembangunan infrastruktur listrik yang bebas dari korupsi.
“Dengan adanya kerjasama ini kita bekerjasama untuk menyelesaikan program dari pemerintah,” katanya.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI, M. Adi Toegarisman menegaskan bahwa harus ada perubahan terkait paradigma terkait kasus hukum yang kerap terjadi.
“Tidak ada lagi kedepan persoalan terhambatnya pembangunan ini karena penegakan hukum,” Ujar Adi.
Sebelumnya, Kejagung RI telah membentuk tim TP4P sejak tanggal 1 Oktober 2015. Hal ini diharapkan dapat mengawal, memberikan penerangan dan penyuluhan hukum, dalam setiap tahapan pembangunan dari awal sampai akhir.(yug)
{adselite}