MPR Ajak Akademisi Diskusikan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

MENARAnews, Medan (Sumut) – Model sistem perencanaan pembangunan nasional yang ada saat ini memungkinkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan mengingat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, yang masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan.

Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, kemungkinan berpotensi terjadi ketidakselarasan pembangunan mengingat sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada sistem perencanaan pembangunan menengah nasional mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota yang mungkin dapat berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih, demikian juga dengan Visi dan Misi Gubernur/Bupati/Walikota di daerah lainnya.

Untuk membahas lebih dalam mengenai Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN (Garis Besar Haluan Negara), MPR melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan bahan masukan akademis dari peserta terkait dengan tema yakni Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN dan Rumusan Rekomendasi atas materi kajian yang telah ditetapkan, yang menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti.

Adapun narasumber dengan latar belakang akademisi yaitu Prof. Chusnul Mar’iyah, Ph.D (Presiden Direktur CEPP FISIP Universitas Indonesia), Dr. Murryanto Amin (CEPP FISIP Universitas Sumatera Utara dan Dosen Ilmu Politik USU), dan Dra. Rosmery Sabri, MA (Dosen Ilmu Politik USU) Warjio Ph.D (Dosen Ilmu Politik USU) Prof Dr Hasim Purba (Dosen Fakultas Hukum USU), Prof Kasyful Mahalli, Ph.D (Dosen FEB USU) dan Bimbi Hidayat sebagai moderator diskusi.

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Biro Pengkajian Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dengan Center For Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia dan CEPP FISIP Universitas Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung pada hari Senin (4/416) di Hotel Grand Serela Medan dan dibuka langsung oleh ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

Dalam paparannya, Rosmery melihat kecenderungan sistem ekonomi Indonesia ke arah neolib semakin terlihat jelas. Hal itu ditunjukkan dengan peran negara sebagai kontrol tampaknya melemah dan diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Kita saat ini sudah semakin neolib, karena tidak ada acuan yang jelas dalam menjalankan sistem politik, terkhusus sistem ekonomi dan hasilnya hampir semua sumber daya kita dikuasai oleh asing,”paparnya.

Sementara itu, Prof Hasim Purba menilai bahwa saat ini Indonesia semakin kehilangan arah. Tidak adanya acuan pembangunan yang jelas dan terukur akibat dari sistem Rencana Pembangunan berjangka. Ia menilai sistem yang berlaku saat ini tidak akan menuntaskan satu rencana pembangunan akibat pergantian rezim minimal sepuluh tahun atau dua periode kekuasaan.

Lebih lanjut, Kasyful melihat pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto dengan jelas memiliki acuan pembangunan yang jelas dan terukur dan itu tertuang pada GBHN dan diimplementasikan secara nasional.

“Saya melihat hal positif yang dibangun oleh Presiden Soeharto adalah sebuah rencana pembangunan yang terbaik dan kita buang saat memasuki reformasi. Kita bisa tidak menyukai kepemimpinan Soeharto tetapi bukan berarti kita membuang hal baik yang beliau buat,”ujarnya. (ded)

{adselite}

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,036PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles