MENARAnews, Ambon (Maluku) – Ketua Lembaga Pengawal Pembangunan Selatan Daya (LPPMSD), Raendra Manaha, menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan membiarkan warga masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tertinggal di bidang kesahatan dan pendidikan. Kondisi ini diperparah dengan fasilitas infrastruktur yang jauh dari harapan.
Raendra yang dihubungi melalui sambungan telepon Rabu siang mengatakan, Apalagi perhatian khusus harus diberikan lantaran posisi strategis MBD yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste.
“Pulau-pulau seperti Kisar, Romang dan Wetar selama ini masih minim layanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan masih menonjol juga diakibatkan infrastruktur. Saya kira ini menjadi penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia MBD,” tegasnya.
Dia berharap perintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Maluku segera mengintervensi Pemda setempat, agar memberikan perhatian lebih gunamemenuhi azas keadilan. Sebab, jika kondisi saat ini dibiarkan akan menimbulkan instabilitas.
“Kalau terjadi seperti ini, maka akan berdampak pada sektor pertahanan dan keamanan negara yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jangan biarkan warga masyarakat di daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga hidup miskin,” kecamnya.
Masyarakat MBD, kata Raendra, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku. “Bayangkan kita ada di Negara yang merdeka namun kenyatannya, justru aspek kesehatan, pendidikan kurang mendapat sentuhan,” sesalnya. (RM)