MENARAnews, Jambi – Akhirnya konflik dualisme kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir, ini setelah kedua kubu yang berseteru yakni Romahurmuziy (Romy) dan Djan Faridz menggelar Muktamar Islah di Jakarta, 8-9 April lalu.
Hasilnya, meski sempat terjadi deadlock, namun Muktamar Islah PPP antara kubu hasil Muktamar Surabaya dan Jakarta berakhir dengan terpilihnya Romy secara aklamasi memimpin partai berlambang kakbah ini.
Lantas bagaimana dengan kepengurusan di Jambi? Mengingat setidaknya ada beberapa pengurus yang menyatakan ketua DPW PPP Jambi, selain Evi Suherman selaku ketua kubu Romy, ada dua ketua lainnya dari kubu Djan Faridz, Syuhaimi Ali Hamzah dan Hefni yang baru-baru ini menentang pelaksanaan islah.
Menanggapi hal ini, Evi Suherman mengatakan, jika Hefni cs tak menghadiri karena tidak masuk dalam kepengurusan Muktamar Bandung yang mana Suryadharma Ali (SDA) selaku ketua dan Sekjen Romy.
Sementara dari kepengurusan yang diketuai Syuhaimi hadir di muktamar islah, namun tak dihadiri Djan Faridz selaku Ketumnya.
Lalu untuk posisi ketua DPW Jambi, Evi mengatakan bahwa dirinya masih dipercaya untuk memimpin partai yang sempat jadi penonton pada Pilkada 2015 lalu.
“Alhamdulillah, tetap saya (ketua DPW Jambi,red),” kata Evi pada harian ini, Minggu (10/4) kemarin.
Dengan berakhirnya dualisme kepengurusan, partai yang identik warna hijau ini mulai menatap Pilkada serentak 2017, yang mana khusus di Jambi ada tiga kabupaten yakni Muarojambi, Tebo dan Sarolangun.
Evi Suherman mengatakan, pasca muktamar partainya akan bergerak cepat dalam mempersiapkan Pilkada di tiga daerah, yakni dengan membuka penjaringan Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang akan diusung PPP. “Dalam bulan ini (penjaringan Bacabup,red),” kata Evi.
“Tanggal pastinya nanti saya kabari,” sambung Evi yang tengah mengikuti muktamar di Jakarta.
Disinggung mengenai pelaksana penjaringan Bacabup di tiga kabupaten tersebut, Evi menegaskan tetap dilaksanakan oleh kepengurusan DPC dibawah kepemimpinannya selaku Ketua DPW Provinsi Jambi.
Lalu bagaimana dengan mekanisme penjaringan? Evi mengatakan, tidak ada yang berbeda dari penjaringan pada Pilkada 2015 lalu. Yang mana DPC nanti membuka penjaringan di tiga kabupaten yang ikut Pilkada, setelah itu DPC mengadakan Rapimcab untuk merekomendasikan ke DPP melalui DPW.
“Selanjutnya barulah kandidat disurvei setelah nama-nama dikirim ke DPP,” jelasnya.(GWA)
{adselite}